Ketua DPP Demokrat Minta Jokowi Setop Sindir Kebijakan SBY

Rabu, 16 Mei 2018 – 23:12 WIB
Didik Mukrianto. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, cuitan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kebijakan subsidi dan harga BBM merupakan respons atas kritik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Didik bahkan balik menyindir Jokowi yang menyampaikan sudut pandang yang keliru dan tanpa landasan, argumentasi, serta pertimbangan yang utuh tentang kebijakan pemimpin sebelumnya.

BACA JUGA: Instruksi Terbaru Presiden Jokowi ke Kapolri & Panglima TNI

Menurut Didik, sikap seperti itu menimbulkan mispersepsi dan menyesatkan.

Didik menambahkan, situasi dan kondisi menyebabkan ada kebijakan yang berbeda.

BACA JUGA: Pemegang Admin @jokowi di Twitter Dicopot, Nih Kesalahannya

Setiap kebijakan, imbuh Didik, didasarkan kepada analisis, kajian, dan pertimbangan yang mendalam dengan tetap menghitung risiko yang mungkin terjadi.

“Tidak bijak membandingkan apple to apple tanpa disertakan latar belakang, kajian dan fakta yang melatarbelakangi karena pasti berbeda situasinya,” kata Didik, Rabu (16/5).

BACA JUGA: Pak Jokowi Tambah 4 Stafsus Lagi, Salah Satunya Anak Kiai

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, sebagai negarawan, Jokowi seharusnya tidak menyalahkan pemimpin sebelumnya ketika negara dilanda krisis.

“Apakah keteladanan pemimpin bangsa tidak diperlukan? Apakah negara ini hanya bisa dikelola sendiri tanpa fondasi yang dibangun oleh pemerintah era sebelumnya? Tentu ini anggapan dan persepsi yang sangat salah kaprah,” ujar Didik.

Menurut didik, pengelolaan BBM pada zaman SBY dan Jokowi sangat berbeda.

Didik menjelaskan, SBY pernah membuat kebijakan saat harga minyak dunia mencapai USD 120.

“Itu pun ekonomi tetap tumbuh rata-rata enam persen. Kalau sekarang, kan, hanya sekitar USD 75,” tambah Didik.

Karena itu, dia meminta Jokowi tidak membanding-bandingkan kebijakan pada eranya dengan zaman SBY.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu berharap pemerintah fokus menghadapi dan menyelesaikan persoalan bangsa secara progresif dan tidak membangun opini yang tak mendidik.

“Dengan membuat opini yang menyudutkan dan memersepsikan era sebelumnya, dapat dipastikan akan semakin memperlihatkan ketidakmampuan mencari solusi konkret yang dihadapi,” kata Didik. (jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Antiterorisme: Fadli Zon Minta Jokowi Tak Menyebar Hoaks


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler