jpnn.com, JAKARTA - Kericuhan di arena car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (29/4), melibatkan massa berkaus hitam bertuliskan #2019GantiPresiden dan kelompok berkaus putih bertuliskan #DiaSibukKerja.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, gerakan tagar 2019 ganti presiden yang dilakukan di car free day merupakan aksi spontan dan tidak ada yang mengerakkan. “Semuanya natural, tidak ada yang mengkoordinir,” terang dia. Pendukung ganti presiden melakukan aktivitas jalan-jalan pagi dengan damai dan tertib.
BACA JUGA: #2019GantiPresiden vs #DiaSibukKerja Berpotensi Terulang
Menurut dia, setiap masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka, termasuk mereka yang ingin adanya pergantian presiden pada pemilu tahun depan. Mereka ingin ada pergantian kepimpinan, sehingga Indonesia akan semakin lebih baik.
Mardani menyatakan, semua pihak harus menghargai pilihan masing-masing. Para pendukung Jokowi harus menghormati masyarakat yang ingin adanya pergantian presiden. Sebaliknya, mereka yang mengusung tagar 2019 ganti presiden juga harus menghargai pendukung Jokowi.
BACA JUGA: Tak Hanya di CFD, Susi Ferawati juga Diserang di Medsos
Sikap tenggang rasa harus dikedepankan, agar tidak terjadi gesekan antar masyarakat. Jika semua bertenggang rasa, dia yakin peristiwa di car free day tidak terjadi lagi. Dia menyatakan, semua pihak harus menyadari bahwa mereka adalah sama-sama warga Indonesia. “Kita adalah satu dalam Indonesia,” ucap anggota DPR RI itu.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, siapa pun dan pihak mana pun tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak demokratis dan tidak etis dalam menyampaikan pilihannya. “Cara-cara yang teroristik dan intimidatif harus kita lawan, karena merupakan musuh persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa,” terangnya.
BACA JUGA: Hadapi Massa #2019GantiPresiden, Anak Susi Ferawati Trauma
Dia berharap, masyarakat tidak mudah terhasut dan terprovokasi dengan premanisme politik. Menurut anggota DPR RI itu, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi yang damai, inklusif dan berkepribadian bangsa. (sam/jun/lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Praktisi Hukum: Polisi Harus Usut Tuntas Kasus Susi Ferawati
Redaktur & Reporter : Soetomo