jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani meminta TNI-Polri agar mengawal agenda strategis nasional.
Yaitu, reformasi struktural di TNI-Polri yang meliputi pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik.
BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Klinik Agro Ekspor di Karantina Pertanian
Hal itu disampaikan Puan saat pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.
“Pembangunan SDM personel TNI dan Polri akan diarahkan dalam membangun kapasitas personel yang profesional. Kemampuan profesional tersebut disertai dengan keandalan dalam menguasai perkembangan teknologi,” kata Puan, Selasa (1/3).
BACA JUGA: Fraksi PKS DPR Mendukung Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Berlaga di Kejuaraan Dunia
Puan menjelaskan, profesionalitas perlu dilengkapi dengan kemampuan yang humanis ketika personel TNI-Polri bertugas di lapangan berhadapan dengan rakyat.
Di sisi lain, dia mengatakan, pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi.
BACA JUGA: Pimpinan Komisi Agama DPR Komentari Aturan Megafon Masjid, Singgung Arab Saudi
Dengan demikian, setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri, yaitu membangun budaya toleran, gotong royong, serta memperkuat kesadaran bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila,” ujar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, tidak mustahil kebudayaan transnasional menjadi tuan di negeri ini.
“Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri yang bisa dibanggakan,” ungkap Puan.
Menurut legislator dapil Jawa Tengah V itu, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana TNI-Polri merupakan satu upaya yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara.
Karena itu, dalam penyelenggaraannya, dibutuhkan kecermatan, sinergi, dan komitmen bersama, mulai perencanaan hingga pelaksanaan.
Puan juga berpesan agar TNI-Polri dalam memberikan pelayanan publik makin profesional dengan mempermudah urusan publik yang disertai dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu urusan.
“Menjadi tuntutan umum dari rakyat Indonesia untuk melihat TNI-Polri melindungi dan mengayomi rakyat, bukan malah menimbulkan ketakutan,” tandasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi