jpnn.com - JAKARTA – Teka-teki siapa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih menjadi misteri. Begitu juga pimpinan DPRD kabupaten/kota di Kalbar yang pada pemilihan legislatif 2014 lalu dimenangkan partai berlambang banteng moncong putih ini.
Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat PDIP tengah menggodok nama yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalbar untuk posisi pimpinan DPRD provinsi.
BACA JUGA: Ketua Organda Jabar pun Heran dengan PDIP
Kemudian nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP kabupaten/kota di Kalbar yang meraih suara terbanyak di wilayahnya masing-masing pada pileg 2014 lalu.
“Hari ini (kemarin) sedang dibahas dalam rapat DPP (PDI Perjuangan) terkait keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalbar," kata Tjahjo menjawab JPNN, Kamis (28/8).
BACA JUGA: Calon Pelamar CPNS tak Yakin CAT Jamin Transparansi
Pada pileg untuk anggota DPRD Provinsi Kalbar 2014, PDIP unggul dengan raihan 592.236 suara. Posisi kedua ada Partai Golkar dengan raihan 300.027 suara, disusul Partai Demokrat 297.558 suara, Partai Gerindra 226.660 suara dan Partai Amanat Nasional 216.920 suara.
Sejumlah nama yang diusulkan oleh DPD PDIP Kalbar dan DPC kabupaten/kota di Kalbar dari partai Banteng, sudah ada di tangan DPP PDIP di Jakarta.
BACA JUGA: Hari Keenam Pendaftaran CPNS, Pemda yang Siap Masih Minim
Hanya saja, Tjahjo Kumolo yang juga Anggota Komisi I DPR ini enggan menyebutkan siapa saja nama-nama yang diusulkan itu. Menurutnya, saat ini pembahasan masih berlangsung. "Namun, belum diputuskan," tegas Tjahjo.
Ia menyatakan para calon sudah menjalani serangkaian tes untuk menjadi pimpinan DPRD. Seperti tes wawancara, maupun tertulis serta psikotes. Menurut Tjahjo, dalam Rapat Pleno DPP PDIP nanti akan dibuka hasil tes tersebut.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah membenarkan DPP masih membahas calon pimpinan DPRD se-Indonesia yang berasal dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini. "Ya benar, kami membahas dan menetapkan calon pimpinan DPRD se-Indonesia," kata Basarah menjawab JPNN, Kamis (28/8).
Kendati demikian, Basarah mengaku tidak hafal nama-nama calon dari Kalbar karena jumlahnya banyak. "Nama-nama calonnya saya tidak hapal karena jumlahnya untuk calon yang dari Kalbar sangat banyak," imbuhnya.
Dia menjelaskan untuk calon pimpinan DPRD kabupaten/kota diusulkan oleh hasil pleno DPC-nya masing-masing. "Sedangkan untuk pimpinan DPRD provinsi diusulkan oleh DPD partai (PDI Perjuangan) setempat," paparnya.
Basarah melanjutkan bahwa penentuan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten / kota di seluruh Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan ditentukan melalui mekanisme khusus yang diatur partai.
Dijelaskan, substansi peraturan partai terkait hal tersebut adalah apabila ketua DPC atau DPD partai terpilih menjadi anggota DPRD, maka yang bersangkutan secara otomatis ditetapkan menjadi pimpinan DPRD.
"Kecuali yang bersangkutan diduga terlibat kasus hukum dan korupsi atau cacat di dalam memimpin partai di wilayahnya," kata Basarah.
Namun, lanjut Basarah, apabila ketua DPD atau DPC tidak terpilih atau tak menjadi anggota DPRD, maka jabatan pimpinan DPRD akan ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh DPP PDIP.
"Dengan ketentuan setiap DPD atau DPC mengirimkan minimal dua orang calon pimpinan DPRD untuk mengikuti tahapan seleksi di DPP partai," ungkap Anggota Komisi Hukum DPR ini.
Soal materi seleksi, kata Basarah, meliputi assasment ideologi, integritas, skill dan leadership. "Calon yang nilainya terbaik akan ditetapkan oleh DPP partai sebagai pimpinan DPRD," ungkap Basarah.
Lebih jauh Basarah menyatakan, kewajiban pimpinan DPRD nantinya adalah selain melaksanakan fungsi-fungsi DPRD di daerahnya, juga memberikan dukungan dan kerja dengan pemerintah pusat.
“Karena pada periode yang akan datang, PDIP tidak lagi menjadi partai yang berada di luar pemerintahan tapi sudah berubah menjadi partai yang akan mengelola pemerintahan nasional,” pungkas Basarah. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagi Lagi Dana Stimulan PSK Dolly-Jarak
Redaktur : Tim Redaksi