jpnn.com - TASIK – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat Hj Dede T Widarsih mengaku sepakat dengan Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Jokowi-JK terkait permasalahan BBM yang memiliki opsi menaikkan harga BBM daripada harus membatasinya.
Meski dia kaget karena PDIP, partai yang mengusung Jokowi-JK, tahun-tahun sebelumnya menentang kebijakan menaikkan BBM.
BACA JUGA: Calon Pelamar CPNS tak Yakin CAT Jamin Transparansi
“Tapi kok tiba-tiba sekarang demikian (setuju dengan opsi menaikkan BBM, red). Tapi memang pada intinya kita sepakat lebih baik harganya dinaikkan tapi stok ada,” ujarnya saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Grup JPNN) Kamis sore (28/8).
Bagi Organda, kata Hj Dede, rencana pemerintah memberlakukan kebijakan membatasi BBM atau menaikkan harganya, tak jadi soal. Yang terpenting, kata Hj Dede, kebutuhan BBM untuk Organda bisa terpenuhi. Pasalnya Organda melayani hajat orang banyak. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
BACA JUGA: Hari Keenam Pendaftaran CPNS, Pemda yang Siap Masih Minim
“Hanya saja kalau harga BBM naik, dampaknya secara otomatis akan terjadi kenaikan tarif,” ujarnya.
Namun demikian, kata Dede, jika boleh meminta, maka lebih baik pasokan BBM tetap normal dan harganya pun tetap. Meskipun hal tersebut diakuinya akan sulit terealisasi.
BACA JUGA: Bagi Lagi Dana Stimulan PSK Dolly-Jarak
Dia pun mengatakan pada besok (Sabtu, 30/8) akan menghadiri rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan di Bandung itu akan dibahas antisipasi kenaikan harga BBM.
“Hari ini (kemarin) saya ditelepon oleh orang Dishub Provinsi. Besok Sabtu saya akan rapat ke Bandung dan membahas mengenai antisipasi kenaikan harga BBM khususnya untuk organda,” ujarnya.
Sementara, Kapolres Tasikmalaya AKBP Wijonarko SIK, MSi menginstrusikan anggotanya memantau pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukumnya. Pihaknya pun akan menempatkan anggota di setiap SPBU yang dinilai rawan.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di masyarakat. Melihat kondisi saat ini pun diindikasikan rawan akan pembelian dalam jumlah banyak dan penimbunan BBM.
"Karena itu saya meminta ke polsek-polsek dan Sabhara agar melakukan upaya-upaya," perintahnya kemarin (28/8) di Tasik.
Dia pun menginstruksikan beberapa SPBU dijaga dua orang. Terutama di wilayah Cikatomas. "Baik itu berpakaian dinas maupun pakaian preman," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya telah mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang mungkin saja muncul pasca diberlakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun sejauh ini, kata dia, berdasarkan pemantauannya tidak ada masalah untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari mulai pendistribusian hingga penjualan ke masyarakat.
Meski demikian, polisi mengaku tetap waspada dan akan tetap berkordinasi dengan Pertamina untuk segala hal yang tidak diinginkan. Sebab sangat dikhawatirkan bila dalam prakteknya ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini dengan menimbun BBM bersubsidi. "Kita mengupayakan agar terus koordinasi dengan Pertamina dari mulai pendistribusian hingga menjual ke masyarakat," ujarnya.
Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, katanya, ada delapan SPBU yang beroperasi. Sampai kemarin, semua tetap berjalan normal.
Melihat kondisi di Kota Tasikmalaya yang sempat terjadi kekurangan BBM subsidi, maka sangat dikhawatirkan terjadi migrasi pembelian secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
"Saya berharap masyarakat peka ketika menemukan adanya keganjilan penjualan BBM bersubsidi agar bisa langsung dilaporkan ke kami," ajaknya. (mam/idr/dyn/jpnn/gna)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolda Baru Diyakini Mampu Tekan Angka Perampokan
Redaktur : Tim Redaksi