Ketua Komisi III DPR Merasa Disasar Bos Pertambangan Liar

Rabu, 26 Maret 2014 – 00:44 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkifli merasa jadi sasaran tembak pengusaha hitam. Politisi Partai Demokrat itu menyebut sikap tegasnya mendorong pengungkapan kasus penambangan pasir besi ilegal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, membuatnya jadi musuh bos pertambangan liar.

Menurut Pieter, beberapa waktu lalu dirinya didemo oleh sekelompok massa di Kota Malang. Massa menuding Pieter telah melakukan penistaan agama.

BACA JUGA: Imigran Gelap Tak Kehilangan Hak Pilih

Namun, Pieter menyebut aksi demo itu ternyata hanya sebagai pengalih isu dari kasus penambangan pasir besi liar di tiga lokasi konservasi di Kabupaten Malang. Yakni di Pantai Wonorogo, Pantai Kondang Pakem dan Pantai Jelangkung.

Kepada wartawan, Selasa (25/3) Pieter menuturkan, kasusnya bermula ketika sebulan lalu dirinya mendapat data dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang praktik pertambangan ilegal di ketiga pantai yang masuk kawasan konservasi itu. Ternyata, katanya, masyarakat di tiga lokasi penambangan pasir besi itu merasa diintimidasi saat menuntut hak-hak mereka.

BACA JUGA: Ributkan iPod, Ikahi-KY Perburuk Wajah Hukum Indonesia

"Saya cari informasi soal ini. Ternyata masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya ditindas oleh orang-orang yang diduga disuruh oleh seorang pengusaha,” katanya.

Akhirnya Pieter mengadukan persoalan itu ke Mabes Polri. Namun, langkah Pieter itu semakin membuat gerah pengusaha yang mendalangi kegiatan penambangan liar pasir besi di Kabupaten Malang. Pengusaha itu bahkan sempat mengingatkan Pieter agar tidak turut campur dan sembarangan membela warga kecil di lokasi penambangan.

BACA JUGA: Irman Gusman: Minang Punya Modal Sejarah untuk Jadi Presiden

Namun, Pieter mengaku tetap pada keputusannya untuk membela warga di ketiga pantai lokasi penambangan itu. Ia menduga ada pelanggaran atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dalam kasus penambangan ilegal itu.

Karenanya Pieter berhaap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turun tangan mengusut dugaan kerugian negara dalam pertambangan ilegal di Kabupaten Malang itu. “KPK harus cepat bertindak karena konspirasi ini telah melibatkan banyak oknum," katanya.(jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Ajak Kader Waspadai Upaya Jegal Jokowi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler