Ketua Komisi VII DPR Ragukan Kepala SKK Migas Pilihan Jokowi

Rabu, 19 November 2014 – 20:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas yang baru. Pasalnya, Amien yang sebelumnya dikenal sebagai Wakil Ketua KPK periode pertama masa kerja 2003-2007 itu tidak memiliki pengalaman di sektor migas.

Menurut Kardaya, faktor pengalaman sangat penting mengingat vitalnya peran sektor migas bagi kepentingan nasional. Apalagi, pengetahuan di sektor tersebut bukan lah sesuatu yang umum.

BACA JUGA: DPR Minta BPH Migas Buka Harga Pokok BBM Bersubsidi

"Dulu ada peraturan pemerintahnya syarat-syarat untuk bisa menduduki kepala migas itu, kalau tidak salah syaratnya minimal 10 tahun menguasai, bekerja secara terus menerus dibidang usaha hulu migas, supaya ngerti betul," kata Kardaya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Kardaya mengakuil latar belakang Amien sebagai pimpinan KPK membuat integritasnya tidak perlu diragukan. Karena itu, fungsi pengawasan SKK Migas kemungkinan bisa berjalan dengan baik.

BACA JUGA: Interpelasi ke Jokowi Tak Akan Bikin PDIP Ciut Nyali

Namun, lanjut Kardaya, integritas saja tidak cukup bagi seorang pimpinan SKK Migas. Sebab, kemampuan untuk berkomunikasi dengan kalangan dunia usaha juga sangat penting.

"Jadi harus paham bagaimana iklim investasi migas, karena SKK Migas itu selain mengawasi juga terkait dengan investor. Kalau dia tidak tahu bagaimana memperlakukan investor, bisa-bisa ada orangnya, pengawasannya, tapi investornya tidak ada," papar politikus Partai Gerindra ini.

BACA JUGA: Harga BBM Naik, MPR Segera Panggil Pemerintah

Lebih lanjut Kardaya mengatakan, untuk saat ini komisi energi di DPR tetap berfikir positif dan membiarkan Amien membuktikan kinerjanya. Tapi, jika nantinya terbukti tidak kompeten, Komisi VII pasti mengambil tindakan. "Kalau ternyata tidak penuhi syarat-syarat, kita (Komisi VII) pasti sulit menerima," pungkas mantan Kepala BP Migas itu Kardaya.(dil/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Keterlaluan Bila DPR Tak Gunakan Interpelasi ke Jokowi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler