jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda merespons gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tentang market place guru.
Huda menilai gagasan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Ajukan 6 Tuntutan Rekrutmen PPPK 2023, Baru 1 Dipenuhi Panselnas
Menurut Huda, market place guru menyelesaikan persoalan distribusi guru yang hanya menjadi salah satu dari banyak masalah pengelolaan tenaga pendidikan di tanah air.
“Market place guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Market place ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan tertulis pada Jumat (2/6/2023).
BACA JUGA: Selamat, UT Raih Predikat Sangat Baik, Ada Penghargaan Terbaik dari Menteri Nadiem
Untuk diketahui, Menteri Nadiem mengeklaim gagasan market place guru untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun.
Market place guru sendiri merupakan data base bagi semua sekolah dapat mencari siapa saja orang yang bisa menjadi pendidik atau diundang ke sekolah tersebut.
BACA JUGA: Menteri Pertanian Tinjau Persiapan Pelaksanaan Penas di Padang
Huda mengatakan saat yang dibutuhkan adalah konsistensi dari sikap pemerintah untuk menuntaskan rekruitmen satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal ini berarti pemerintah harus menuntaskan berbagai kendala mulai dari proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujar Huda.
Dia mengungkapkan banyak kendala dalam proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK.
Mulai dari keenganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
Huda mengatakan banyaknya kendala dalam rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis.
“Mendikbud bisa meminta kepada presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” kata Huda.
Politikus PKB tersebut mengakui jika aplikasi market place guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya.
Kendati demikian, market place guru ini akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” pungkas Huda.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari