Ketua KPK Ingatkan Warga Indonesia tak Sembarangan Memilih Kepala Daerah

Jumat, 02 Desember 2016 – 23:03 WIB
Agus Rahardjo. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku sangat prihatin masih adanya pejabat daerah yang diduga melakukan praktik suap menyuap. 

"Lagi-lagi dengan prihatin kami ingin sampaikan kepada Anda," kata Agus saat jumpa pers hasil operasi tangkap tangan Wali Kota Cimahi, Jawa Barat nonaktif Atty Suharty Tochija, di kantornya, Jumat (2/12) malam. 

BACA JUGA: Aksi 212 Damai, Pendukung Jokowi Beri Dua Jempol untuk TNI-Polri

KPK sudah menetapkan Atty dan suaminya, mantan wali kota Cimahi, M. Itoc Tochija sebagai tersangka suap. 

Keduanya diduga menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. 

BACA JUGA: KPK Buru Sejumlah Pengusaha Terkait Kasus Wali Kota Cimahi

Selain pengusaha, Triswara dan Hendriza diketahui berprofesi sebagai dosen. 

Suap diberikan sebagai ijon proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi  2007 senilai Rp 57 miliar. 

BACA JUGA: KPK Jerat Wako Cimahi dan Suami sebagai Tersangka Suap

"Dari kesepakatan, MIT dan ATS akan mendapatkan Rp 6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Jumat (2/12). 

Agus Rahardjo menegaskan, ini juga peringatan kepada rakyat Indonesia untuk tidak sembarangan memilih kepala daerah. 

Agus mengatakan, dalam memilih kepala daerah harus benar-benar dipertimbangkan. Terlebih lagi, kata dia, jika terjadi lagi politik dinasti seperti di Cimahi ini. Penerusnya harus berkompetensi dan berintegritas tinggi. 

"Dari pengalaman sebelumnya, ternyata generasi penerus atau yang menggantikan itu banyak yang dikendalikan oleh yang sebelumnya. Ini (Cimahi) kelihatannya juga begitu," papar Agus. 

Dalam penyelidikan KPK, kata Agus, Atty sangat dikendalikan suaminya yang notabene pernah dua periode menjabat wali kota. 

"Pesan kami kepada rakyat Indonesia tolong kalau ada penerusan seperti ini atau orang banyak menyebutnya dinasti, tolong hati-hati betul," kata dia. 

"Rakyat harus pertimbangkan integritas dan kompetensi supaya tidak terjadi seperti ini. Bukan pertama kali kami alami atau tangani kejadian yang seperti ini," tambah Agus. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Terlihat Pucat di Kejagung, Inilah Analisis Pemerhati Wajah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler