jpnn.com - Kasus ketua KPPS mencoblos surat suara untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano) di TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta, 27 November 2024 bikin salah seorang warga kesal.
Warga Pinang Ranti, Tarigan menyebut pelaksanaan pilkada di wilayahnya tercoreng gegara ulah oknum Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 028, berinisial RH ketahuan mencoblos 18 surat suara milik Pram-Rano.
BACA JUGA: Ketua KPPS Coblos Surat Suara Pram-Rano, Bivitri: Pasti Ada Instruksi
"Petugas-petugas itu (ketua KPPS cs) pada merugikan masyarakat," ujar Tarigan kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
Tarigan mengaku awalnya tidak tahu bahwa peristiwa surat suara tercoblos yang viral di media sosial itu terjadi di wilayahnya.
BACA JUGA: Bilang Goblok kepada Penjual Es Teh, Gus Miftah Minta Maaf, Begini Kalimatnya
"Saya tahu betul warga di sini semuanya. Mereka itu bukan orang yang bisa diajak melakukan coblos-coblos seperti itu. Enggak mungkin itu terjadi," tuturnya.
Dia menyebut pelaku juga bukan berasal dari lingkungan tempat tinggalnya. Namun, ulah oknum ketua KPPS tersebut telah mencoreng citra daerahnya.
BACA JUGA: Pria Disabilitas di NTB Tersangka Pemerkosaan, 13 Korban, Ada Videonya
"Itu memang penyelenggara pemungutan suara, kan, dari luar. Di sini itu bisa dibilang paling ketat, handphone saja saat pencoblosan tidak boleh masuk. Tidak boleh bawa tas," ungkapnya.
Terkait serangan fajar menjelang pemungutan, Tarigan mengakui sempat terjadi di lingkungannya. Namun, dia ogah menyebut pihak calon gubernur mana yang melakukan.
Menurut dia, upaya serangan fajar biasa terjadi di momen pemilu. Ada yang memberi bahan pokok atau sembako dan lainnya.
"Ada yang kasih sembako, tetapi ujungnya diminta bayar Rp 5 ribu per sembako. Ada yang datang langsung malam-malam, tetapi enggak nyuruh milih, vuma ngasih kaus-kaus saja," ujar Tarigan.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti tak heran dengan peristiwa kecurangan-kecurangan yang terjadi di setiap momen Pilkada.
Bivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.
"Ini adalah praktik dari penyalahgunaan kekuasaan, karena para petugas itu pasti ada instruksinya, enggak mungkin dia inisiatif sendiri," ujar Bivitri di Jakarta, Senin (2/12).
Dia meyakini pelaku yang mencoblos surat suara Pram-Rano yang sudah dipecat oleh KPU Jakarta tersebut mendapatkan iming-iming dari seseorang.
"Penyalahgunaan, satu, tetapi juga biasanya dikuasai dengan politik uang. Maksudnya, saya tahu dari kawan-kawan saya bahwa adalah lazim dalam tanda kutip untuk bayar petugas-petugas itu untuk nyoblosin," kata Bivitri.
Info terkini, Bawaslu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.
"Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Menurut dia, sesuai aturan yang ada batas maksimal untuk membahas persoalan itu adalah 10 hari.
"Waktunya masih panjang sampai tanggal 6 atau 7 Desember . Soalnya dari register atau dari sejak ditemukan itu frase yang harus kita pakai nantinya pada saat proses penanganan untuk potensi PSU atau tidak," katanya.(fat/ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam