jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Awi menyesalkan adanya pihak yang menolak otonomi khusus atau otsus Papua.
Dia mengatakan, tidak patut jika ada kelompok atau elite politik baik itu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menyatakan diri menolak otsus.
BACA JUGA: Nama Jokowi Dipuja Puji Warga di Puncak Papua Gara-Gara Ini
"Kalau ada dari MRP yang menyatakan menolak Otsus saya pikir MRP dibubarkan saja. Toh MRP lahir dari amanah Otsus sehingga kalau Otsus tidak ada berarti MRP juga," katanya di Jayapura, Papua, Senin (3/8).
Menurut dia, baik MRP, DPRP dan eksekutif (pemerintah daerah dan provinsi) merupakan lembaga pemerintah yang menjadi pengguna dana otsus.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Bakal Kaji Dana Otsus Papua
"MRP sendiri sejatinya lahir dari adanya otsus, begitu juga dengan sebutan DPRP muncul karena adanya otsus sedangkan eksekutif sebagai pihak yang menjalankan kebijakan pemerintahan dalam otsus," katanya.
Jika ada kekecewaan, ketidakpuasan yang dilontarkan selama ini, sejatinya adalah hal yang wajar. Namun cukup evaluasi, bukan menolak otsus.
BACA JUGA: Ruhut Komentari Deklarasi KAMI yang Dihadiri Din, Said Didu, Rocky Gerung
"Pemerintah pusat bahkan Presiden Jokowi terlihat memberi sinyal untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga tak tepat jika kalangan elite politik yang menggunakan dana otsus justru menyampaikan menolak otsus," katanya.
"Bila Otsus ditolak dan tak berlaku lagi artinya semua regulasi yang lahir karena otsus juga ditiadakan. Ini berarti kepala daerah boleh siapa saja yang memimpin. Tidak ada lagi afirmatif, tidak ada lagi jatah Polisi, TNI, IPDN maupun masuk perguruan tinggi yang didominasi oleh otsus," katanya.
Namun George tidak menyatakan implementasi Otsus bukan tanpa cela, sehingga perlu dikoreksi agar bisa lebih maksimal.
"Ini sama seperti pipa air ada yang bocor. Tentunya tidak harus ganti baru atau memotong melainkan ada upaya memperbaiki saluran yang bocor tadi. Nah di situ maksud saya evaluasi. Jadi kalau ada yang berteriak menolak, coba tanya jangan-jangan dia juga pernah menikmati tetapi berpura-pura tidak mendapat dampak otsus," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo