jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengingatkan para pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan digitalisasi usaha di era digital yang berkembang sangat pesat.
Kemajuan teknologi melalui jaringan internet dapat membuka akses para pengusaha dan UMKM untuk memasuki pasar nasional dan internasional dengan biaya terjangkau.
BACA JUGA: Tidak Bisa Hadiri Panggilan MKD DPR, Bamsoet: Undangan Baru Saya Terima Kemarin Sore
"Digitalisasi usaha dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing," kata Bamsoet seusai memimpin rapat pengurus harian Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi (ARDIN) Indonesia di Parle Senayan, Jakarta, Jumat (21/6).
Bamsoet mengatakan pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk mengakses pilihan supplier yang variatif, pemasaran digital dengan biaya terjangkau, komunikasi yang lebih mudah dengan buyer, efisiensi operasional bisnis, pilihan pembayaran yang mudah dan cepat, serta beragam manfaat lainnya.
BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai Luhur Pancasila
Dia menyampaikan pemerintah saat ini tengah giat mensosialisasikan program digitalisasi UMKM.
Mulai dari Bank Indonesia dengan program e-farming, e-commerce, pendukung financing, dan e-payment.
BACA JUGA: Peringkat Indeks Kinerja Pariwisata Indonesia Meningkat, Ini Harapan Lestari Moerdijat
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif juga giat mendorong program digitalisasi UMKM dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah daerah, dan provinsi.
"Kementerian Koperasi dan UKM telah berkolaborasi dalam mewujudkan akselerasi digital UMKM yang melibatkan sejumlah lokapasar di tanah air, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan sejumlah marketplace lain," terang Bamsoet.
Kementerian Koperasi dan UKM juga menggelar bimbingan teknis untuk UMKM on boarding.
Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk akselerasi digitalisasi UMKM, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
Bamsoet menambahkan ARDIN Indonesia juga mendukung komitmen Presiden Joko Widodo agar Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mempercepat penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.
"Untuk menyukseskannya perlu peran dari berbagai pihak, termasuk ARDIN Indonesia, agar UMKM yang ada saat ini bisa sesegera mungkin terkoneksi dengan ekonomi digital seperti e-Katalog LKPP," saran Bamsoet.
Hal ini, kata Bamsoet, mengingat ARDIN Indonesia tidak hanya diisi para pengusaha yang berasal dari korporasi besar saja, melainkan juga berasal dari kalangan UMKM dan koperasi.
Selain Bamsoet yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia, hadir sejumlah pengurus harian, yakni Hernan Heru Suprobo (sekretaris jenderal), Berry Barita Putra (wakil ketua umum), Erwin (bendahara umum), Wakil Bendahara Yogie Siapaat, Ikang Fauwzi, Elvis Junaedi serta para pengurus pusat lainnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi