jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan membuat nota kesepahaman antara Kadin dan Polri.
Keduanya bekerja sama melakukan pendampingan dan pencegahan pelanggaran hukum terhadap kalangan dunia usaha di berbagai daerah.
BACA JUGA: MPR RI Dorong Gerakan Pelestarian Kebudayaan Nasional
"Presiden Jokowi menekankan bahwa Polri harus menjadi pengawal investasi, bukan menjadi masalah atau penghambat investasi,'' ujar Bamsoet.
Bahkan, Jokowi menegaskan, Polri harus mengawal dan mendampingi dunia usaha dalam berinvestasi di berbagai daerah.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Masyarakat Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
''Dengan begitu, investasi tidak terhambat dan bisa direalisasikan sesuai ketentuan,'' ujar Bamsoet setelah bertemu Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/3).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk membahas berbagai materi yang akan dimuat dalam nota kesepahaman, Kadin dan Polri membentuk tim kerja.
BACA JUGA: Bamsoet Tinjau Pembangunan Sirkuit untuk Pembalap Liar di Sidoarjo
"Kadin juga bisa lebih banyak terlibat dalam mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di berbagai sektor dunia usaha,'' ucapnya.
Di antaranya, bekerja sama dengan berbagai satuan tugas (satgas) yang dibentuk Polri, seperti Satgas Pangan untuk menstabilkan berbagai harga kebutuhan pokok.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, melalui nota kesepahaman tersebut, Polri dan KADIN akan bergandengan tangan melaksanakan berbagai ketentuan kemudahan usaha.
Khususnya yang tercantum dalam Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada asosiasi dunia usaha yang berada di bawah naungan Kadin terkait berbagai peraturan hukum kepolisian yang berhubungan dengan dunia usaha.
"Presiden Jokowi menargetkan kontribusi investasi untuk pertumbuhan ekonomi 2022 di angka Rp 1.200 triliun,'' ungkap Bamsoet.
Presiden Jokowi menegaskan agar jangan sampai ada yang mengganggu atau menghambat urusan investasi.
''Karena itu, perlu kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya dari Kadin dan Polri," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi