Ketua MPR Dorong Kaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung

Kamis, 10 Maret 2022 – 18:17 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Simposium Demokrasi yang diselenggarakan Prodewa di Jakarta, Kamis (10/3). Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak Progressive Democracy Watch (Prodewa) mengkaji secara mendalam perjalanan demokrasi pascareformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung.

Sejauh mana telah memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa atau jangan-jangan malah berefek negatif jika dibandingkan dengan pemilihan melalui sistem perwakilan.

BACA JUGA: MPR RI Dorong Gerakan Pelestarian Kebudayaan Nasional

Kajian mendalam tersebut bisa berpijak dari sila keempat Pancasila.

Yakni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

BACA JUGA: Imlek, Wakil Ketua MPR RI Ungkap Peran Gus Dur untuk Kalangan Tionghoa di Indonesia

"Salah satu rujukan untuk mengukur implementasi dan kualitas demokrasi adalah mengacu pada nilai indeks demokrasi,'' ujar Bamsoet.

Penilaian indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek.

BACA JUGA: Ketua MPR RI Dukung Polri Beri Efek kepada Pelaku Investasi Bodong

Yaitu, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Secara global, salah satu rujukan yang telah mendapatkan pengakuan dunia adalah indeks demokrasi yang disusun The Economist Intelligence Unit.

Hal itu dikatakan Bamsoet saat membuka Simposium Demokrasi yang diselenggarakan Prodewa di Jakarta, Kamis (10/3).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, merujuk data BPS, Indeks demokrasi Indonesia selama kurun waktu 2009-2020 menurun empat kali pada 2010, 2012, 2015, dan 2016.

Sementara itu, indeks demokrasi pada 2020 mencapai 74,92 atau meningkat dari 2019 sebesar 72,39.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, mencermati data tersebut, di satu sisi, bangsa Indonesia patut berbangga bahwa capaian indeks demokrasi pada 2021 sesungguhnya meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2020.

Indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dunia dengan 6,30 yang merupakan skor terendah sejak 2006 ketika The Economist Intelligence Unit mulai menyusun indeks demokrasi.

Di sisi lain, peningkatan indeks tersebut belum mampu mengeluarkan posisi kita dari kategori demokrasi tidak sempurna atau demokrasi cacat.

"Menyikapi berbagai data mengenai indeks demokrasi di atas, kami perlu mawas diri,'' ujarnya.

Dalam kehidupan berdemokrasi, kita harus mengakui bahwa implementasi nilai demokrasi di Indonesia adalah proses yang sedang berjalan dan masih dalam taraf pengembangan dan penguatan.

Fenomena naik turunnya besaran indeks demokrasi dipengaruhi beragam faktor.

Demokrasi kita saat ini belum ideal dan sedang berproses menuju kematangan.

''Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena berdemokrasi adalah proses yang dinamis dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya," terang Bamsoet. (mrk/jpnn)


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler