Ketua MPR Dorong Keberadaan Basarnas di Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia

Bamsoet Terima Kunjungan Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito

Senin, 05 April 2021 – 22:07 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kunjungan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito dan jajaran di Jakarta, Senin (5/4). Foto: Humas MPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong kehadiran Badan SAR Nasional (Basarnas) di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Bamsoet, hal itu akan memudahkan proses evakuasi dan penyelamatan pertama terhadap berbagai bencana alam, hingga kecelakaan transportasi.

BACA JUGA: Aksi YU Bikin Semua Panik, Basarnas hingga TNI-Polri Sampai Turun Tangan

Dia mengatakan saat ini Basarnas baru ada di sekitar 110 kabupaten/kota di tanah air.

Bamsoet menuturkan dari 17.491 pulau di Indonesia, enam ribu di antaranya telah berpenghuni.

BACA JUGA: Lestari Moerdijat: Langkah Penyelamatan Korban Bencana Alam NTT harus segera Dilakukan

Dari enam ribu pulau yang sudah berpenghuni tersebut, Basarnas baru hadir di sekitar 30 pulau.

“Padahal, sebagai negara kepulauan yang rentan dengan bencana alam, Basarnas adalah ujung tombak dalam penyelamatan manusia. Bekerja tujuh hari seminggu, sehari dua puluh empat jam, tdak kenal batas waktu," ujar Bamsoet usai menerima Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito di Jakarta, Senin (5/4).

BACA JUGA: Bamsoet Ajak Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Tegakkan Pancasila dan NKRI

Turut hadir jajaran Basarnas antara lain, Sekretaris Utama Dianta Bangun, Deputi Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Mayjen TNI (Purn) Bambang Suryo Aji, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan Marsekal Muda TNI Suparmono serta Direktur Bina Tenaga Arif Widianto.

Ketua ke-20 DPR RI ini menuturkan, organisasi Basarnas juga perlu diperkuat seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lainnya yang kepalanya dilantik langsung oleh presiden.

Sebab, ujar dia, dalam setiap bencana alam Basarnas merupakan garda terdepan yang terlebih dahulu turun menyelamatkan nyawa dan melakukan proses evakuasi.

Baru setelah itu BNPB masuk melakukan rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak bencana alam.

"Basarnas juga perlu diberikan kewenangan menyeleksi para personel, karena merekalah yang paling tahu berapa banyak penyelam, kapten kapal, maupun personel lainnya yang dibutuhkan,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan Basarnas juga perlu memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan SAR (Search And Rescue) yang berstandar internasional.

“Sehingga bisa melahirkan lebih banyak Tim SAR yang tangguh, yang bisa lebih cepat melakukan proses evakuasi dan menyelamatkan nyawa manusia," kata dia.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong Basarnas juga memiliki ambulance udara, melengkapi dua kapal SAR yang telah dimiliki yakni KN SAR 301 Wisnu dan KN SAR 302 Kamajaya.

Oleh karena itu, Bamsoet menuturkan anggaran Basarnas harus diperkuat.

Selain menjamin perawatan berbagai kendaraan dan kekuatan SAR yang telah dimiliki, juga untuk memastikan kegiatan operasional Basarnas tak terhambat anggaran.

"Dari Pagu kebutuhan Basarnas untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4,012 triliun, Basarnas hanya mendapatkan sekitar Rp 2,267 triliun. Jangan sampai sebagai badan yang bertugas menolong nyawa manusia, Basarnas justru malah harus diberikan pertolongan akibat pemotongan anggaran," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler