jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto menegaskan mengapresiasi penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap UU Pilkada. Ia juga mendukung penuh rencana SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.
"Apapun itu kalau sifatnya membatalkan undang undang harus didukung. Judicial review, perppu semuanya harus jalan berbarengan," kata Sidartho kepada wartawan usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10).
BACA JUGA: Pimpin Sidang, Popong Panen Aplaus
Politikus senior PDI Perjuangan ini mengaku prihatin dengan disahkannya RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan tidak langsung oleh DPR RI. Menurutnya, keputusan dewan tersebut bertentangan dengan aspirasi rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, lanjutnya, keputusan DPR juga mencoreng citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
BACA JUGA: Hamdan Zoelva: Perppu Pilkada Kewenangan Presiden
"Semua sayangkan kemunduran demokrasi Indonesia, bahkan dunia internasional juga. Hak asasi rakyat dibantai di sini," sambung Sidartho.
Lebih lanjut disampaikannya, jika SBY benar-benar mengeluarkan perppu maka parlemen harus memberi dukungan penuh. Jika tidak, langkah tersenut menjadi sia-sia.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Hari Kesaktian Pancasila Tetap Diperingati
"Ini (pembatalan UU Pilkada) permintaan rakyat. Kita (anggota legislatif) dipilih oleh rakyat harus suarakan aspirasi mereka," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukungan Terhadap Senator Perempuan Ini Terus Mengalir
Redaktur : Tim Redaksi