jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat atas kebutuhan konstitusi negara. Terutama, tugas tersebut untuk mewujudkan terciptanya amendemen terbatas UUD 1945 dengan menghidupkan kembali GBHN.
Bamsoet mengungkapkan hal tersebut setelah pimpinan MPR menggelar silaturahmi dengan petinggi Partai Amanat Nasional atau PAN, di kantor Sekretariat PAN di Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).
BACA JUGA: Bertemu Para Pimpinan Media Massa, Bamsoet Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945
"Kami menerima warisan dari periode lalu, yakni dorongan atau rekomendasi amendemen terbatas terkait perlu dihadirkannya GBHN dalam sistem konstitusi kita," ucap Bamsoet.
Berkaca dari tugas itu, kata Bamsoet, MPR bakal menjalin silaturahmi politik ke seluruh komponen bangsa. Seperti menggelar pertemuan dengan petinggi PAN hari ini.
BACA JUGA: MPR Buka Akses Partisipasi Masyarakat Kaji Amendemen UUD dan GBHN
MPR, kata Bamsoet, memperoleh tanggapan positif setelah pertemuan dengan PAN. Menurut Bamsoet, PAN berkomitmen ikut melakukan amendemen terbatas.
"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," terang dia.
BACA JUGA: Mahyudin Yakin Amendemen UUD Bakal Terwujud 2020
Meski begitu, ucap dia, terdapat beberapa partai yang belum berkomitmen pada terciptanya amendemen terbatas. Satu di antara yang belum sepakat yakni Partai Golkar.
Menurut Bamsoet, pimpinan MPR bakal mengagendakan pertemuan dengan petinggi Golkar. Terutama, untuk merayu Golkar agar mau mewujudkan terjadinya amendemen terbatas.
"Secara resmi disampaikan kepada kami melalui surat yang ditandatangani oleh Sekjen Golkar, minta dijadwalkan (bertemu pimpinan MPR) setelah Munas Golkar tanggal 6 Desember 2019," terang dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan