jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto setuju dengan adanya lokalisasi bagi pekerja seks komersial (PSK). Menurutnya, lokalisasi adalah cara terbaik untuk memerangi prostitusi.
Politikus PDIP ini mengatakan, upaya menghilangkan prostitusi secara total sangat sulit dilakukan. Karenanya, perlu langkah untuk meminimalisir dampak negatifnya. Salah satunya dengan membuat lokalisasi.
BACA JUGA: Polri Antisipasi Pengoplosan Elpiji
"Begini ya, menghilangkan sama sekali itu tidak mudah. Jadi minimize itu memang perlu," ujar Sidarto kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/1).
Sidarto pun menegaskan, keberadaan lokalisasi bukan berarti pemerintah melegalisasi prostitusi. Namun, hanya membatasi agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para PSK.
BACA JUGA: Marzuki Segera Rombak Kesekjenan DPR
Selain itu, lanjutnya, membuat lokalisasi juga tidak boleh sembarangan. Pemerintah daerah harus memperhatikan dampak sosial kepada masyarakat di sekitarnya.
"Kalau saudara-saudara ke Bangkok, Hongkong, kemana pun pojok dunia, ke Belanda apalagi ya, itu kadang-kadang mencolok ya. Tapi kita tidak harus meniru mereka," tandas mantan Kapolda Jawa Barat ini.
BACA JUGA: Kubu Rudi Siapkan Nota Keberatan di Sidang Perdana
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku setuju adanya lokalisasi prostitusi resmi di Jakarta. Ia menilai, lokalisasi dapat mengidentifikasi pelaku-pelaku praktik prostitusi dengan jelas.
Ahok juga berpendapat, lokalisasi memudahkan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan maupun pelayanan kesehatan.
"Saya lebih suka lokalisasi (prostitusi) resmi. Kita bisa masukin pendeta atau kyai di sana," ujar Ahok di acara Rembuk Provinsi 2013 di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Senin (2/12) kemarin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Bertemu MenPAN-RB Bahas Perombakan Setjen DPR
Redaktur : Tim Redaksi