jpnn.com - ACEH TAMIANG – Tenaga honorer yang lulus CPNS menggunakan data fiktif melalui jalur honorer K2 di Kabupaten Aceh Tamiang, tampaknya mulai kalang kabut. Pasalnya, tim Pansus DPRK setempat meminta tenaga honorer tersebut harus ditindak tegas dengan sanksi hukum.
“Pemkab harus menindak tegas pelaku sesuai dengan undang-undang berlaku. Tidak saja tenaga K2, tetapi juga sanksi itu kepada SKPK maupun pihak lainnya yang terkait K2 bodong,” tegas Jafar Ketong, Ketua Tim Pansus DPRK Aceh Tamiang, kemarin.
Dikatakannya, selama dilakukan investigasi ada bebarapa point yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Kabupate Aceh Tamiang. Namun sebelumnya hal itu dilakukan, terlebih dahulu akan disampaikan dalam rapat Paripurna.
BACA JUGA: Flu Singapura Mewabah di Tuban, Enam Balita Terjangkit
“Hasil Tim pansus akan kami paripurnakan terlebih dahulu. Yang pasti hasilnya sesuai dengan tuntutan tenaga honorer K2 yang tidak lulus,” tegasnya.
Dia menambahkan, dari hasil investigasi Tim Pansus tersebut akan dirangkum dalam bentuk rekomedasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti. Diharapkan rekomendasi tersebut akan selesai diparipurnakan hingga Pemilu legislatif 2014 mendatang.
Dalam investigasi terhadap honorer K2 bodong ini, tim Pansus DPRK sangat serius melakukannya mengingat banyaknya masukan dan kritikan yang masuk ke DPRK Atam.
BACA JUGA: Panwaslu Makassar Nilai 4 Fase Pemilu Rawan Diakali
Sementara Kepala BKPP Atam, Ahmad As’adi menyebutkan pihaknya selama ini telah menemukan puluhan K2 bodong dari 672 orang yang dinyatakan lulus CPNS. (urd)
BACA JUGA: Gangguan Jiwa, Rusak Kamar Kos
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Dana CSR, Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2,5 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi