jpnn.com - MAKASSAR - Pemilu 2014 perlu pengawasan super ketat. Potensi pelanggaran dan kecurangan masih sangat terbuka. Baik oleh kontestan maupun penyelenggara.
Menurut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar, setidaknya ada empat fase pelaksanaan pemilu yang terindikasi rawan diakali. Mulai dari proses pendistribusian logistik, coblos hitung, rekapitulasi, dan finalisasi hasil di tingkat KPU.
BACA JUGA: Gangguan Jiwa, Rusak Kamar Kos
Formulir C1 berhologram yang diklaim KPU dapat meminimalisasi kecurangan dan manipulasi suara, ternyata bukan jaminan. Apalagi, sejak awal sudah tercium adanya upaya sistematis memanipulasi hasil pemilu.
Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas mengingatkan seluruh elemen terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Setidaknya pada empat fase pelaksanaan Pemilu 2014.
BACA JUGA: Korupsi Dana CSR, Mantan Rektor Unsoed Dihukum 2,5 Tahun
Pada tahap distribusi logistik, kata Amir, formulir C6 adalah yang paling rawan dimanfaatkan. Formulir ini, kata dia, ibarat surat kuasa sehingga tidak ada lagi verifikasi di TPS seseorang sudah mengantongi C6.
Amburadulnya daftar pemilih, kata dosen Fakultas Hukum Unhas itu, merupakan pintu masuk termudah untuk memaksimalkan formulir C6.
BACA JUGA: Pemakzulan Bupati Karo Terganjal Sikap Kades
"Rawannya karena pemegang C6 langsung didaftar untuk mendapatkan antrean mengambil surat suara. Padahal, siapa yang tahu bahwa yang datang itu adalah tercatat namanya dalam C6. Kan, tidak ada lagi pemeriksaan identitas lain setelah C6 diperlihatkan. Ini jelas rawan sekali," ujarnya mengingatkan.
Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tidak kalah rawan. Di tahap ini, potensi kesalahan anggota KPPS dalam pengisian data, sangat rentan terjadi yang mengakibatkan entri suara menjadi salah.
Pembekalan KPPS yang minim, menurutnya, menjadi penyebab potensi ini muncul. "Faktor kelelahan dan kurangnya ketelitian KPPS ikut menentukan. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi gunanya formulir C1 berhologram," ucapnya.
Belum lagi, kata dia, diperparah dengan adanya oknum penyelenggara yang memperkeruh suasana dengan ikut bermain. "Masalahnya, analisa kami, oknum penyelenggara masih ada yang berani bermain dengan caleg dan partai," katanya.(arm-zuk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Larang Ada Pemilihan Wali Nagari dan Kades
Redaktur : Tim Redaksi