jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyerukan honorer K2 (kategori dua) yang belum juga diangkat jadi CPNS, untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pemilu 2019.
Politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat ketua DPRD Mamuju Utara, Sulbar, sikap golput sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan revisi UU ASN (aparatur sipil negara). "Jika UU ASN tidak juga disahkan tahun ini, golput pemilu," ujar Lukman yang dihubungi JPNN, Senin (30/4).
BACA JUGA: Forum Honorer K2 Sudah Bicara Demo Susulan
Ajakan golput pemilu bagi honorer K2 ini, menurut Lukman bukan tanpa alasan. Selama ini honorer K2 telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Namun, mereka tidak dihargai dan sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah. Wajar jika momen politik dan Pilkada serentak, menyuarakan gerakan golput 2019.
"Kalau ADKASI tidak mungkin golput. Yang golput ratusan ribu honorer K2. Bisa dibayangkan berapa banyak suara rakyat yang tidak tersalurkan. Karena apa? Karena mereka kecewa dengan pemerintah," serunya.
BACA JUGA: Data Honorer K2 Sudah di BKN, Tunggu Apa Lagi Pak?
Terlahir dari parlemen jalanan, Lukman mengaku tidak gentar menghadapi risiko atas sikapnya menyerukan golput pemilu. Dia juga tidak takut kehilangan jabatan jika itu risiko memerjuangkan orang-orang yang terzalimi, seperti dialami para honorer K2.
"Perjuangan ini tidak ada muatan politik karena kami lahir dari kampung. Bukan pengin jadi penguasa tapi jadi abdi masyarakat," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: 18 Ribu Massa Honorer K2 Gabung Demo Buruh 1 Mei
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita Terbaru Tentang Rencana Aksi Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad