jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan pemimpin Golkar ke depan tidak boleh punya agenda pribadi. Pangi menegaskan siapa pun yang menjadi ketua umum Golkar harus mengutamakan agenda bersama.
“Semangatnya adalah memajukan Partai Golkar bukan hanya sekadar untuk membela kepentingan kelompok, golongan tertentu. Kepentingan Golkar di atas segalanya,” kata Pangi, Rabu (6/12).
BACA JUGA: DPD Golkar Kompak Dukung Airlangga Hartarto
Dia menambahkan elite dan DPP Partai Golkar harus mendengar suara akar rumput dan kehendak arus bawah dalam menentukan calon ketum. Karena itu, Pangi berpendapat nama calon ketum Golkar harus muncul dari arus bawah atau bottom up.
Menurut dia, ketum yang namanya muncul dari suara arus bawah, senantiasa akan mencintai Golkar dan kadernya. Sebaliknya, juga dicintai kader Golkar dan kader akan rumput. “Kalau sekarang perlu dikoreksi, sebab nama calon ketum Golkar diorbitkan dan muncul dari suara elite dan pengurus pusat,” paparnya.
BACA JUGA: Airlangga Bukan Satu-satunya, Jangan Langsung Ketok Palu
Lebih lanjut, Pangi meminta Presiden Joko Widodo komitmen dan konsisten dengan sikapnya bahwa menteri tidak boleh merangkap ketum partai. “Misalnya kabinet tanpa syarat, menteri tidak boleh rangkap jabatan dan lain lain sebagainya,” ujarnya.
Pangi berpendapat, kalau menteri sekaligus ketum partai jelas tidak akan bisa fokus mengurai problem fundamental dari level hulu sampai hilir di institusi kementerian tersebut. Kalau Jokowi komitmen tingkat tinggi dengan janjinya maka tidak akan memberi restu Airlangga Hartato sebagai ketua umum kecuali mundur dari jabatan menteri.
BACA JUGA: Pengin jadi Ketum Golkar, Mbak Titiek: Namanya Juga Usaha ya
“Karena pemimpin itu sederhana yang dipegang kata-katanya dan perbuatannya apakah sejalan atau plin-plan tidak jelas, pagi tahu, sore tempe. Ini sangat berbahaya pemimpin yang hipokrit tersebut,” kata Pangi.
Dia mengatakan memang realitas dari dulu ketum Golkar tergantung restu Istana. Karena partai kekaryaan yang habitus politiknya bisa berkerja sama dengan pemerintah, diterima dan disukai presiden baru bisa mulus jadi ketua umum Golkar.
“Karena memang dari dahulunya Partai Golkar tidak pernah piawai dan mahir menjadi partai oposisi. Golkar itu kaki tangan pemerintah, dari sononya sudah begitu, mau apa lagi?” ungkapnya.
Dia mengingatkan kalau Istana tidak mau diseret-seret terkesan intervensi dan ke dalam polemik Golkar soal ketua umum, itu hanya suara gigi. Menurut Pangi, ini bukan soal hiperealitas. Tradisi ketum Golkar determinan yang menentukannya adalah Istana bukan tradisi politik yang baru. “Ini habitus politik lama yang sampai sekarang yang begitu-begitu saja,” tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Didukung 31 DPD, Mbak Titiek Didukung Siapa?
Redaktur & Reporter : Boy