jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Usia 35 Tahun ke Atas (Ketum GTKHNK35) H. Nasrullah Bin Mukhtar mengajukan permintaan khusus kepada Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Plt MenPAN-RB) Mahfud MD.
Sebab, Nasrullah mengatakan hanya Plt MenPAN-RB Mahfud MD yang bisa mengatasi kekacauan di lapangan akibat pendataan honorer.
BACA JUGA: Memperjuangkan Nasib Honorer, Pemkab Malra Mengusulkan 1.062 Orang jadi PPPK 2023
"Kalau hanya dengan SE MenPAN-RB bisa dipastikan akan kacau di lapangan. Yang membaca SE akan berbeda cara penerapannya di daerah," kata Nasrullah kepada JPNN.com, Jumat (19/8).
Menurut dia, cara yang benar ialah dengan briefing semua kepala dinas oleh Badan Kepegawain Negara (BKN) supaya tidak ada honorer yang tak terdata.
BACA JUGA: Penjelasan BKN soal Akun 51, 52, 53, Honorer & Calon PPPK Jangan Bingung LagiÂ
Saat perekrutan guru PPPK 2021, diadakan beberapa kali briefing kepala dinas oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta BKN.
Kemudian, didapatkan pendataan akurat walaupun masih ada kekurangannya.
BACA JUGA: Bidan Honorer jadi Dropshipper, Omset Ratusan Juta per Bulan
"Tolong, Pak Mahfud, membantu briefing semua kepala dinas karena penerapan di lapangan sangat berbeda di banyak daerah," ujarnya.
Nasrullah yang juga ketum PTKNI (Pendidik Tenaga Kependidikan Negara Indonesia) itu mengatakan bahwa implementasi berbeda-beda itulah yang membuat para honorer dan tidak tahu harus bertanya ke mana. Selain itu, kata dia, para honorer juga takut tidak masuk pendataan.
"Ratusan pemda pasti akan menafsirkan SE MenPAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli dengan cara berbeda," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad