jpnn.com, JAKARTA - Kalangan honorer dan guru lulus passing grade (PG) yang merupakan calon PPPK galau. Mereka bingung apakah masuk kategori pendataan honorer atau tidak karena sumber pembiayaannya berbeda-beda.
Misalnya, honorer nonguru digaji dari pos belanja barang dan jasa. Kalau di sekolah, guru honorer maupun tenaga kependidikan digajj dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun komite.
BACA JUGA: Banyak Pemda Mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Honorer, BKN Makin Optimistis
Merespons hal tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen, dalam pendataan honorer, pemda harus berpatokan pada SE MenPAN-RB Nomor B/I5II/M. SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli.
Dalam surat edaran tersebut salah satu hal krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer. Honorer yang didata adalah sumber gajinya dari APBN/APBD. Bukan pos anggaran belanja barang dan jasa.
BACA JUGA: Jelang Turunnya Juknis PPPK 2002, Ada Seruan Ketum Guru Honorer Lulus PGÂ
Apa komponen gaji dari APBN/APBD, Deputi Suharmen menjelaskan adalah yang pembayarannya melalui komponen belanja pegawai langsung. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK), maka mata anggaran kegiatan (MAK) ini dicatat dalam akun 51
Di sisi lain, belanja barang dan jasa dicatat dalam akun 52, untuk belanja modal dalam akun 53.
BACA JUGA: Cuma Honorer yang Digaji dari Akun 51 Bisa Masuk Aplikasi Pendataan, Selebihnya?
"Jadi, bisa dilihat dari mata anggarannya. Kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non-ASN," tegasnya.
Sebaliknya, sambung Suharmen, bila gaji honorer dibayar dari akun 52 (belanja barang dan jasa) dan 53 (belanja modal), maka tidak bisa masuk pendataan.
Deputi Suharmen menjelaskan ini masalah mekanisme pembayaran saja. Namun, bagaimana mempertanggungjawabkan anggarannya, tentu berdasarkan akun standar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad