jpnn.com - JAKARTA - Ketum Guru Honorer Nasional masa kerja di atas 10 tahun (GHN10 ) H. Nasrullah siap melaporkan Presiden Jokowi dan dua menterinya kepada Komnas HAM.
Pelaporan itu setelah Nasrullah mendapatkan puluhan ribu surat kuasa dari para guru honorer di seluruh Indonesia yang tergabung dalam GHN10.
BACA JUGA: Data Honorer Sudah Dikunci, Siap-siap jadi ASN Jenis Baru, Gaji di Bawah PPPK
"Saya sudah mengantongi surat kuasa dari guru honorer untuk melaporkan Jokowi dan dua menterinya, yaitu Mendikbudristek Nadiem Makarim dan MenPAN-RB Azwar Anas ke Komnas HAM atas kelalaian pemerintah di dalam pemberian gaji," kata Nasrullah kepada JPNN.com, Jumat (7/7).
Selama ini, banyak sekali guru honorer yang hanya diberikan gaji sekitar Rp 300 ribu per bulan.
BACA JUGA: DIM RUU ASN: Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Gaji Kades Bakal Naik, Piye to?
Itu pun dibayar per 3 bulan sekali dan banyak juga yang di bawah angka tersebut.
Nasrullah mengatakan, kalau dia sebagai ketum guru honorer nasional melaporkan Presiden Jokowi kepada Komnas HAM, ini akan menjadi reputasi buruk Jokowi -dalam memimpin pemerintahan.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari KemenPAN-RB untuk 2,3 Juta Honorer, Ini Opsi yang Sudah Final, Aman!
Sebab, sampai menjelang berakhirnya masa jabatannya periode kedua, masih membiarkan masalah guru honorer ini terjadi di instansi pemerintah yang dipimpinnya.
"Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan masalah honorer sekolah negeri yang masa kerja di atas 10 tahun di instansi pemerintah supaya diangkat tanpa tes," tegasnya.
Ketum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia yang besertifikat Kemenkumham No AHU-0013178.AH.01.07.tahun 2020 ini menambahkan dengan surat kuasa puluhan ribu guru honorer ini, makin mantap langkah dirinya untuk melaporkan para pejabat negara yang terkait.
Dia menegaskan akan mengurungkan niat melaporkan presiden kepada Komnas HAM kalau Jokowi mau menindaklanjuti permintaan mereka.
Sampai saat ini MenPAN-RB Azwar Anas masih belum memberikan sinyal memberikan afirmasi full atau seleksi tanpa tes untuk GHN10 .
Nasrullah mengatakan jangan. hanya ketidaktahuan menPAN-RB membuat reputasi pemerintahan Jokowi buruk karena membiarkan pelanggaran HAM terjadi pada ratusan ribu guru di negara ini.
Dia menyentil hasil survei kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi di atas 80 persen. Sayangnya membiarkan pelanggaran HAM di dalam pemerintahan itu sendiri.
Beritahun-tahun, pemerintah mengorbankan banyak guru honorer sekolah negeri. Mereka hidup di dalam kesulitan dan dilupakan pemerintah.
"Busuk di dalam, tetapi ditutupi demi mendapatkan kepuasan publik di luar pemerintahan," pungkas Nasrullah. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad