jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mempertanyakan keberadaan anggaran Rp 19,4 triliun untuk gaji PPPK guru 2021.
Menurut Rizki, pemerintah pusat selalu mengeklaim bahwa gaji dan tunjangan untuk satu juta PPPK guru sudah dianggarkan melalui APBN, yang ditransfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19,4 trilun.
BACA JUGA: Guru Honorer Tidak Yakin Gaji PPPK Ada di Pagu DAU 2021, Hanya Harapan Palsu
Namun, kata Rizki, mengapa ada beberapa daerah yang keberatan terkait penggajian dan tunjangan guru PPPK.
Akibatnya formasi PPPK guru tahap I tidak sesuai dengan kebutuhan semestinya, apalagi sejumlah daerah sama sekali tidak membuka rekrutmen tahun ini.
Alhasil guru honorer di instansi-instansi tersebut belum mengikuti seleksi PPPK guru.
"Ada apa dengan anggaran 19,4 triliunan rupiah?” ujar Rizki kepada JPNN.com, Sabtu (4/12).
BACA JUGA: Gunung Semeru Meletus, Puluhan Warga Mengalami Luka BakarÂ
Dia lantas mempertanyakan apakah besaran anggaran yang ditransferkan tidak sama atau kurang dari jumlah tersebut.
Rizki pun curiga jangan-jangan anggaran tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan satu juta PPPK guru.
Dia meminta pemerintah terbuka apa yang sebenarnya terjadi.
Jangan sampai nasib guru digantungkan seperti ini.
Perjalanannya hampir mirip dengan PPPK 2019 yang cukup lama menunggu kapastian NIP PPPK dan SK penugasannya sebagai ASN PPPK.
Sebanyak 173 ribu guru honorer yang lulus tahap pertama, baru sekitar 17 persen dari satu juta kuota PPPK guru.
Capaian yang masih tertinggal jauh dari target atau kebutuhan yang ditetapkan.
Akhirnya, penyelesaian pemenuhan satu juta kuota PPPK guru pun dijanjikan kembali pada 2022.
"Janji-janji baru pun telah disampaikan pada perayaan Hari Guru Nasional, padahal yang kami butuhkan segera implementasikan janji tersebut," ucapnya.
Rizki mengingatkan jangan sampai selalu menjanjikan pada tahun berikutnya untuk menyelesaikan penataan dan pemerataan guru.
Menurut dia, jika terus menerus dialihkan ke tahun berikutnya, maka jumlah kekosongan guru makin besar.
Belum lagi akan ada 77 ribu guru PNS yang pensiun pada 2022.
Rizki menambahkan kalau permasalahan ini tidak menjadi prioritas program pemerintah baik dari segi anggaran, kepastian jumlah formasi sesuai kebutuhan, komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, maka akan memerlukan waktu panjang dalam menyelesaikan darurat kekosongan satu juta guru PPPK. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad