Ketum Honorer K2: Buat Apa Pendataan Non-ASN Kalau hanya PHP, Ingat Peta Jalan 2016

Senin, 05 September 2022 – 15:25 WIB
Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Riyanto Agung Subekti. Foto: Dokumentasi pribadi for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Riyanto Agung Subekti menilai pendataan non-ASN yang sementara ini berjalan hanya PHP (pemberi harapan palsu).  

Menurut Itong, panggilan akrab Riyanto Agung Subekti, pendataan seperti ini pernah dilakukan pada 2014 khusus untuk honorer K2, tetapi ternyata sampai sekarang data tersebut tidak ada gunanya. 

BACA JUGA: Itong: Selesaikan Dulu Honorer K2, Jangan Dilangkahi Non-K2 Lagi

"Kalau hanya untuk PHP mending enggak usah pendataan atau apalah namanya. Bilang saja pemerintah enggak ada duit untuk mengangkat honorer," kata Itong kepada JPNN.com, Senin (5/9). 

Dia masih ingat ketika pemerintah dan Komisi II DPR RI membuat peta jalan 2016 untuk pengangkatan honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

BACA JUGA: Ketum GTKHNK35+: Pemerintah Harus Fokus Pengangkatan PPPK dari Honorer, RUU Sisdiknas tak Urgen

Namun, kata Itong, yang terjadi hanya PHP dan bohong, padahal pemerintah sudah sepakat mengangkat seluruh honorer K2 secara bertahap berdasarkan peta jalan yang sudah disepakati bersama antara Komisi II DPR, KemenPAN-RB, BKN, dan KASN.

Menurut dia, kesepakatan tersebut ternyata justru menambah luka yang paling dalam dan penderitaan para honorer K2 di seluruh Indonesia, khususnya tenaga teknis administrasi

BACA JUGA: Penerimaan PPPK, 319 Guru Honorer OKU Diprioritaskan

"Bilang saja kalau mau menghapus masa kerja para honorer K2, sehingga dalam pendataan yang sudah dilakukan dinas, instansi memberikan syarat para honorer khususnya honorer K2 harus melampirkan SK 2021, ini yang aneh," tuturnya.

Dia menyebutkan setelah melihat buku panduan pendataan non-ASN ternyata hanya untuk membuat sebuah peta jalan, sehingga buang-buang waktu dan anggaran saja. 

"Mbok ya road map 2016  yang sudah disepakati itu dilaksanakan biar permasalahan penyelesaian honorer K2 ini tidak makin semrawut dan amburadul," cetusnya. 

Di mata Itong dan honorer K2 tenaga teknis administrasi, pemerintah seakan-akan sangat senang menumpuk masalah. 

Menurut dia, masalah yang satu belum kelar sudah membuat yang baru lagi.

Itu terbukti sejak rekrutmen CPNS 2013, masalah makin menumpuk dan tumpang tindih. (esy/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler