jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi-Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti angkat suara soal pendataan pegawai non-aparatur sipil negara.
Pendataan honorer itu tertuang dalam Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
BACA JUGA: Pendataan Honorer, Itong Masih Simpan Data Peristiwa 2013, Dokumen Hitam!
"Pendataan honorer ini bagus karena akan mendapatkan data akurat, apalagi setiap pimpinan instansi wajib menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)," kata Itong, sapaan akrab Riyanto kepada JPNN.com, Selasa (2/8).
Hanya saja, dia meminta supaya pendataan tersebut dilakukan secara adil dan jujur.
BACA JUGA: Mahfud MD: Ingat Batas Waktu Pendataan Honorer, Terlambat Ada KonsekuensinyaÂ
Itong juga meminta supaya masalah honorer K2, khususnya tenaga teknis administrasi yang sudah mengabdi lama, terlebih dahulu diselesaikan.
Menurut dia, kalau honorer K2 sudah selesai, barulah nanti mendata honorer non-K2. "Kami kira lebih bijaksana dan adil," tegasnya.
BACA JUGA: Pengangkatan PPPK Guru Molor, Tendik Dialihkan ke Outsourcing, Honorer Dihapus?
Itong meyakini apabila pendataan honorer K2 dan non-K2 dicampur, masalah tidak akan selesai.
Sebab, jumlah honorer non-K2 lebih banyak daripada K2.
Itong menyatakan DPP FHTTA-K2 Indonesia siap untuk dipanggil dan memberikan data akurat tentang penyelesaian honorer K2 sejak 2015 hingga sekarang.
"Insyaallah, data honorer K2 yang kami miliki lebih akurat dari database BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya.
Itong mengeklaim arsip dan dokumen-dokumen tentang penyelesaian honorer K2 masih disimpan dengan baik, bahkan terkait kecurangan rekrutmen CPNS 2013 tersimpan rapi. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad