jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian memaparkan sejumlah kendala jalur logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Hedy mengungkap masalah ini dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
BACA JUGA: Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN
Seminar itu juga dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia Milton Pakpahan, dan Direktur Eksekutif Pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Yudha Permana Jayadikarta.
Menurut Hedy, masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah.
BACA JUGA: Pemerintah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Ancaman Kepunahan Mengintai
"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.
Persoalan kedua terkait kemacetan yang memengaruhi lama waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik itu sendiri.
BACA JUGA: Gempa Bandung Akibat Pergerakan Sesar Garsela, Ini Analisis BMKG
Dia menyebut kerugian yang disebabkan akibat kondisi itu menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kemudian, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan alias Over Dimensi dan Over Loading (ODOL). Hasil survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 mencatat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.
"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak, ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," ucap mantan direktur jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Lantaran banyaknya masalah penyaluran logistik melalui jalan raya tu, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang mengoptimalkan jalur lain, seperti kereta api atau jalur laut.
Hal itu menurutnya sudah berlangsung dalam penyaluran logistik pada negara-negara maju di Eropa. Di mana logistik via jalan raya hanya 70 persen, sisanya 20 persen pakai kereta api, 10 persen lewat laut.
Sementara, di Indonesia 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
Hedy menyebut penyaluran logistik melalui jalan raya memang efisien untuk jarak dekat, tetapi tidak jarak menengah dan jauh.
"Jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien," kata Hedy.
Dia pun optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan program Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional. Nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru," ujarnya.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam