jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (Patria) Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) menyoroti keputusan Airlangga Hartato mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar.
Pasalnya, keputusan Airlangga mundur pada Sabtu (10/8) malam itu sungguh mengagetkan. Sebab tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024) malam.
BACA JUGA: Petrus Selestinus: Intervensi Eksternal Terhadap Golkar Harus Dilawan
Hal itu dilakukan setelah sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian itu bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Menurut Gustaf, keputusan Airlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar menjadi pertanyaan publik.
BACA JUGA: Bahlil Berpeluang jadi Calon Tunggal Ketum Golkar, Tak Perlu Mengubah Anggaran Dasar
Menurut Gustaf, sapaan Agustinus, alasan sesorang mundur dari jabatan ketua umum partai atau badan/lembaga biasanya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, patut diduga karena yang bersangkutan terlibat kasus atau skandal.
Kedua, faktor konflik internal atau distrust dari pengurus kepada ketua umum.
BACA JUGA: Ini Rumor soal Tukang Kayu yang Bikin Golkar Tumbang, Sakti!
“Fenomena Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar memang menjadi pertanyaan publik,” ujar Gustaf ditemui Sekretariat DPP Patria, Gedung Jaya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Menurut Gustaf, Partai Golkar secara kelembagaan harus menjelaskan kepada publik karena partai ini lahir dari rakyat.
“Jadi, Patria meminta Golkar untuk menjelaskan alasan Airlangga mundur,” ujar Gustaf.
Lebih lanjut, Gustaf juga menyebutkan Partai Golkar sebagai partai yang kokoh, dewasa dan modern justru mengalami situasi yang semestinya tidak dilakukan oleh ketua umumnya.
“Partai Golkar yang kokoh dan modern, kok ketua umum begitu mudahnya mengundurkan diri. Ini menjadi peristiwa pertama dalam sejarah partai Golkar," ujar Gustaf.
Gusfaf yang juga Alumnus Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Indonesia ini melihat fenomena Golkar saat ini mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia karena pertanggungjawaban pemimpin partai politik tidak lagi melalui mekanisme organsiasi Munas, tetapi memilih sikap mengundurkan diri.
“Ini dapat menimbulkan spekulasi publik dan menodai proses demokrasi,” ujar Gustaf.
Meski begitu, Gustaf mengapresiasi langkah DPP Partai Golkar yang menggelar rapat pleno yang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar.
Terpisah, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH berpendapat sebagai partai politik besar, kuat dan modern, Golkar tidak boleh menjadi alat permainan kekuasaan yang bersifat pragmatis oleh siapa pun juga, termasuk oleh pihak eksternal, yaitu Presiden Jokowi sekalipun.
"Oleh karena itu, meskipun Airlangga Hartato sudah mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis kepada DPP Partai Golkar bahkan sudah membacakannya, DPP Partai Golkar memiliki wewenang untuk 'mengabulkan atau menolak' permintaan pengunduran diri dimaksud," kata Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (12/8/2024).(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari