jpnn.com - JAKARTA - Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian PAN-RB, yang tidak “merestui” perayaan HUT ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno 13 Desember 2015, masih menjadi polemic.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Sulistiyo menyatakan acara yang rencananya akan dihadiri 109.434 guru itu tetap akan digelar.
BACA JUGA: 4 PTN di Surabaya Buka Prodi Baru, ITS Tambah Manajemen Energi Laut
“Ini hanya ulang tahun biasa yang digelar PGRI, tidak ada apa-apa. Kalau dibilang politik ini sangat berlebihan,” ucap Ketua Umum PB PGRI Sulistyo kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) kemarin (10/12).
Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan semua dinas pendidikan tidak mempersoalkan rencana hadirnya para guru pada acara itu. Bahkan di antara mereka ada yang malah mau melepaskan keberangkatan mereka. “Kepala dinas saya lihat malah lebih dewasa. Kami mau bikin ulang tahun, terus kami mengundang anggota sendiri. Kenapa dipersoalkan?,” tanyanya.
BACA JUGA: SIMAK! Inilah Surat Edaran Kemendikbud terkait Hari Guru
Menurut dia, sejak 1945 PGRI selalu menjadi anak baik dan bermitra dengan pemerintah. PGRI juga lahir sebagai pemersatu guru maupun organisasi guru yang terpecah belah akibat politik devide et impera.
“Apa lagi ada kabar, adanya pemotongan gaji guru untuk acara ulang tahun PGRI. Semua kegiatan PGRI mendapatkan dukungan sponsorship dari perusahaan swasta dan BUMN,” kata Sulistyo.
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Takut HUT PGRI jadi Momen Honorer K2 Tagih Janji
Sulistyo mengakui bahwa materi SE dua kementerian tersebut sudah sangat mengganggu organisasi. Karena itu tim hukum PGRI tengah melakukan kajian mendalam terhadap dua SE tersebut. “Derajatnya sudah sangat mengganggu bahkan mengarah pada penistaan,” lanjutnya.
Kehadiran ratusan para guru untuk merayakan HUT PGRI dipastikan tidak akan mengganggu aktivitas guru sebagai pengajar. Tidak ada jam belajar yang dikorbankan karena itu berlangsung hari Minggu pagi.
“Saya juga memastikan bahwa semua menteri dalam kabinet kerja diundang untuk bisa hadir dan bersama-sama merayakan hari guru,” lontar dia.
Sebelumnya beredar kabar bahwa PGRI mencatut nama Presiden RI untuk menggalang guru hadir dalam acara tersebut. “Kami tidak melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk memuluskan acara tersebut. Sekalipun Presiden dipastikan tidak akan hadir dalam acara 13 Desember nanti, namun PB PGRI tidak mencatut nama beliau dalam kegiatan ini,” lontar Sulistyo.
Sulistiyo juga membantah bahwa penggalangan massa ini terkait dengan kedekatannya dengan Said Iqbal yang merupakan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
“Tidak ada kaitan antara penggalangan guru nanti dengan KSPI. Bahwa massa buruh juga akan ikut serta hanyalah partisipasi sebagai sesama organisasi buruh atau pekerja saja. Guru dan buruh harus bekerja bersama sebagai sama-sama organ yang ditindas oleh pemerintah saat ini,” jelas Sulistyo. (fdi/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwah Pemerintah Memburuk di Hadapan Guru
Redaktur : Tim Redaksi