jpnn.com, JAKARTA - Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengapresiasi capaian pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan guru.
Presiden Jokowi dinilai berhasil mensejahterakan guru PNS maupun honorer.
BACA JUGA: Ketum PGRI: Jangan Diskriminatif terhadap Guru Honorer
Itu sebabnya di hadapan 37 ribuan guru pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-74 di Cikarang, Bekasi, Unifah meminta agar tetap percaya kepada pemerintah.
Pemerintah pusat dan pemda akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan serta mengusahakan antara kesejahteraan maupun kualitas.
BACA JUGA: Tolong Pak Menteri, Honorer K2 Bukan Hanya Guru, Bidan, dan Penyuluh
“PGRI selalu bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan dan dipenuhi, Bapak/Ibu harus sabar. Saatnya Bapak Ibu bergerak untuk mewujudkan Indonesia maju. Mudah-mudahan setelah ini pelatihan dan sertifikasinya diperbanyak,” harapnya.
Unifah memaparkan bentuk perhatian pemerintah yang sudah dilakukan selama ini. Betapa besarnya perhatian Presiden Jokowi tehadap guru.
BACA JUGA: Jika Anggaran Pendidikan 20% APBN, tak Ada Keluhan Guru Honorer
Ketika HUT PGRI dua tahun lalu, sambung Unifah, Jokowi tegas meminta kepada semua pihak agar menyederhanakan administrasi guru, sehingga tidak membelenggu kemerdekaan guru dalam menjalankan tugas.
"Bapak presiden yang mengingatkan semua komponen pemerintah pusat dan daerah untuk membantu kelancaran tugas-tugas guru, peduli pada mutu dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan status guru negeri maupun swasta, guru tetap maupun honorer, guru di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenag," terangnya.
Presiden juga dengan tegas mengingatkan bahwa isu penghentian tunjangan profesi adalah hoaks.
"Jadi ingat, pemerintah memberi perhatian yang sangat besar. Presiden juga mengingatkan dengan tegas, bahwa pencairan tunjangan profesi guru tidak dipersulit", ujar Unifah mengingatkan perhatian pemerintah kepada guru.
Selanjutnya, kata Unifah, Presiden Jokowi merespon PB PGRI dengan mengundang ke Istana Negara untuk membahas persoalan guru.
Dalam dua tahun ini rekrutmen PNS guru mengambil porsi paling besar dan juga memberi kesempatan kepada guru honorer usia 35 tahun untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meski sebelumnya tidak diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menjawab harapan tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim berjanji akan menyederhanakan berbagai macam aturan, administrasi, kurikulum, dan asesmen.
“Dari atas kami akan mulai bergerak, tapi mohon berikan kami berbagai macam input, dan berikan waktu untuk melakukan itu,” ujarnya.
Di sisi lain, PGRI terus memperbarui dirinya agar senantiasa adaptif, responsif, terhadap perubahan. Oleh karena itu, Unifah mengajak para guru agar terus meningkatkan kompetensinya.
“Kita semua harus terus belajar. Bapak dan ibu tekun belajar, tekun mengajar, biarlah pengurus PGRI dari cabang, ranting dan pengurus besar yang berjuang. Dengan demikian peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dapat tercapai,” terangnya.
Unifah berharap pemerintah terus memberikan pelatihan yang berkesinambungan, dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Menjadi guru adalah pilihan profesi dan panggilan jiwa. Terus belajar dan memberi. Jangan pernah berhenti belajar karena sama saja jika tidak belajar, kita berhenti mengajar dan kita harus yakin, pemerintah tidak akan tinggal diam mencari formula, melakukan langkah-langkah strategis bagaimana mempertemukan antara kualitas dan kesejahteraan mengingat tantangan global yang sangat berat,” pesannya kepada seluruh guru di Indonesia.
"Kami juga memohon agar perhatian kepada kualitas dan kesejahteraan guru terus ditingkatkan. Tanpa membedakan status mereka dan mohon jabatan pengawas dipertahankan guna mengawal mutu pendidikan. Guru pendidikan formal, nonformal, para pengawas, tenaga administrasi adalah tulang punggung keberhasilan pendidikan,” pungkas Unifah. (esy/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad