jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo diimbau untuk melihat masalah honorer K2 secara komprehensif. Bahwa honorer K2 bukan hanya guru, bidan, perawat, dan penyuluh.
Ada banyak profesi lainnya seperti tenaga teknis administrasi (TTA) yang butuh penyelesaian juga.
BACA JUGA: Honorer Mogok Kerja Hari Ini, Usung 3 Tuntutan
Ketua 1 DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN) Munir mengatakan, penyelesaian honorer K2 lima tahun terakhir menjadi polemik di bangsa ini.
Pemerintah masih setengah hati dalam penyelesaian honorer K2. Padahal honorer K2 sampai saat ini terus aktif bekerja mendedikasikan hidupnya untuk bangsa ini.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Nilai Ide Pak Jokowi Terdengar Sangat Aneh
Dalam rapat Gabungan DPR RI (Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, XI) bersama pemerintah (MenPAN-RB, Mendikbud, Mendagri, Menkeu, Bapenas, Menlu, Mentan, Menteri K&P Mentri LHK dan BKN) pada 23 Juli 2018, sudah jelas bahwa honorer K2 akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Namun sampai saat ini di akhir 2019 baru tereslisasi terhadap honorer K2 guru, dosen, kesehatan dan penyuluh. Sementara untuk TTA yang sekitar 61,43% dari jumlah honorer K2 belum tersentuh.
BACA JUGA: Revisi UU ASN Prioritas, Semoga Honorer K2 Diangkat jadi PNS Mulai 2020
"Kami harapkan pemerintah berlaku adil terhadap honorer K2 TTA dan PTT (pegawai tidak tetap). Mereka belum mendapat program penyelesaian dari pemerintah. Nasib mereka menggantung di tengah bertambahnya usia," kata Munir kepada JPNN.com, Jumat (29/11).
PTT dan TTA, lanjutnya, juga berperan penting di pemerintahan. Mereka bekerja tanpa pamrih, mengerjakan administrasi negara, menjaga keamanan, pelayan masyarakat tetapi statusnya malah tidak jelas.
Pemerintah malah merekrut CPNS baru. Honorer yang melayani masyarakat malah diabaikan pemerintah.
"Tolong Pak Menteri, honorer K2 bukan hanya guru, bidan PTT dan penyuluh pertanian. Ada banyak TTA dan PTT yang tersebar hampir di seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Kami harapkan pemerintah menjalankan secara tuntas keputusan bersama dalam raker gabungan 23 Juli 2018 demi terciptanya rasa keadilan dalam penyelesaian honorer K2," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad