Ketum PGRI Ungkap Data Jumlah Guru, Makin Parah, Angkat Honorer jadi PNS & PPPK

Jumat, 29 Juli 2022 – 15:10 WIB
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mendesak pemerintah segera angkat guru honorer menjadi PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: Mesya Mohamad/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak pemerintah segera menuntaskan pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, Indonesia sudah darurat guru ASN terutama yang berstatus PNS.

BACA JUGA: SE Terbaru Kepala BKN untuk PNS & PPPK, Jangan Dilanggar, Sanksinya Berat 

Sementara, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dialokasikan 1 juta orang belum terpenuhi dalam dua tahun terakhir ini.

"Pemerintah jangan mengulur-ulur pengangkatan guru honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK," kata Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat (29/7).

BACA JUGA: Kapan Pendaftaran PPPK 2022 Dibuka? Begini Jawaban Panselnas, Honorer Perlu Tahu

Dia menyebutkan pernyataannya tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi nasional PGRI pada 28 Juli 2022.

PGRI mengingatkan pemerintah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting dunia pendidikan.

BACA JUGA: 7 Fakta Kasus Kopda Muslimin, Ilmu Hitam & Sikap Kekasih Gelapnya, Sontoloyo!

Guru berperan sangat strategis dan sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Guru adalah profesi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Peran guru dalam mendidik anak bangsa tidak akan pernah tergantikan dengan mesin secanggih apa pun," tegas Unifah.

Hal tersebut, menurut Unifah, sudah terbukti ketika pandemi Covid-19 menghantam dunia pendidikan.

Guru dan siswa belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh selama hampir dua tahun.

Dia memaparkan, dari berbagai survei yang dilakukan banyak lembaga,terungkap  bahwa para siswa merindukan sekolah karena bisa bertemu sesama teman dan guru.

Para orang tua pun banyak yang menginginkan agar sekolah dibuka dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.

"Peran guru masih sangat dirindukan dan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Indonesia mengalami darurat kekurangan guru.

Hal itu bisa dilihat berdasarkan data yang pernah dirilis dalam RDP Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi  (Kemendikbudistek) pada 2021 bahwa guru saat ini berjumlah 2.735.784.

Dari jumlah tersebut sebanyak 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 bukan merupakan guru PNS.

Khusus untuk sekolah negeri jumlah guru adalah 2.063.230 terdiri dari 1.236.112 (60%) guru PNS, 742.459 (36%) guru non-PNS, 63.264 (3%) guru CPNS, dan 34.954 (1%) guru PPPK.

Jumlah itu, kata Unifah, masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah 2.268.716.

Artinya, masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945.

Kondisi itu makin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024 ini diperkirakan mencapai 222.081 guru dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya.

Belum lagi melihat kemungkinan guru-guru mengalami mutasi, bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun membuat laju penurunan guru makin menunjukkan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia.

"Jika ketersediaan guru mengalami kelambatan, bahkan tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Unifah Rosyidi. (esy/jpnn)

 

 


Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler