jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) menyatakan tidak tahu menahu ihwal kebijakan gaji yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagu Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
Anggota Dewan Pengarah BPIP Ma'ruf Amin mengatakan, itu merupakan urusan pihak yang merumuskan kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Gaji Bu Mega Tak Akan Bikin APBN Jebol
Dalam hal ini, Sekretariat Negara serta Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Yang dimasalahkan apanya? Kami itu tidak tahu ya, itu kan satu baru keluar, kan, jadi diolah digodok oleh mereka itu satu tahun," kata Ma'ruf usai buka puasa bersama Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan ribuan anak yatim di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalbar, Senin (28/5).
BACA JUGA: Simak Pesan OSO Saat Buka Bersama Ribuan Anak Yatim
Ma'ruf mengatakan, mungkin pembuat kebijakan melihat BPIP tidak pernah mendapat fasilitas apa pun selama ini.
Berbeda dengan pejabat lainnya yang mendapatkan fasilitas mobil, rumah dan sebagainya.
BACA JUGA: MAKI Gugat Perpres Gaji BPIP
"Kalau kami pengarah itu tidak ada apa-apa," jelas ketua umum MUI itu.
Dia mengatakan, rencananya gaji yang tertuang di perpres itu baru akan diberikan 1 Juni 2018.
Sebelumnya, ujar Ma'ruf, Dewan Pengarah BPIP tidak menerima apa pun. Dalam perpres itu juga tidak ada tambahan fasilitas apa pun.
Menurut Ma'ruf, gaji itu juga baru dijanjikan per 1 Juni 2018, tapi sudah ribut sekarang. "Ya baru katanya, kan, ributnya sudah, terimanya belum," ujarnya.
Ma'ruf menegaskan, gaji itu bukan kemauan Dewan Pengarah BPIP, melainkan pihak yang menetapkannya.
"Mereka menaggap bahwa kami pantas dapat seperti yang ditentukan, ya kami merasa dihargailah. Tapi tidak dapat uang operasional, tidak dapat mobil, rumah tidak dapat apa-apa," katanya.
Menurut dia, memang hal ini perlu dinilai ulang. Mungkin saja yang merumuskan mau memberikan kepada tokoh-tokoh sesuatu yang layak.
"Tapi tidak boleh juga berlebihan, mungkin mereka sudah mengatakan segini ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil," katanya.
Bagi BPIP, ujar Ma'ruf, dikasih berapa pun juga tidak masalah.
"Bagi kami itu dititipkan berapa saja (tidak masalah), karena memang niatnya bukan cari uang. Kami ingin mengabdi, ingin membangun, menguatkan Pancasila karena itu walaupun kami setahun tidak diberi apa-apa tidak masalah gitu loh,"
pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun di Dewan Pengarah BPIP, Megawati Cs Tak Digaji
Redaktur & Reporter : Boy