Khawatir Harga Gabah Anjlok Saat Panen Raya Akhir Maret, Begini Saran DPR ke Pemerintah

Minggu, 13 Maret 2022 – 22:47 WIB
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyarankan ke pemerintah segera mencari solusi agar harga gabah tidak anjlok saat panen raya akhir Maret. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah segera mengantisipasi agar harga gabah tidak anjlok saat masa panen raya dengan cara memberikan perlindungan harga gabah yang dapat menguntungkan petani.

Dia juga meminta pemerintah memastikan harga gabah di lapangan sesuai dengan harapan dan menguntungkan bagi petani.

BACA JUGA: Konflik Internal Melanda ITB, Komisi X DPR Desak Mendikbudristek Segera Bertindak

"Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani,” tegas Johan melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (12/3).

Johan mengaku telah banyak menerima keluhan dan aspirasi dari petani soal penurunan harga gabah menjelang panen raya akhir Maret ini.

BACA JUGA: Jelang Sidang IPU di Nusa Dua Bali, BURT DPR Tinjau Kesiapan RSUP Sanglah

Banyak petani merasa khawatir dan bingung akibat harga sudah anjlok sebelum mereka panen.

“Jangan biarkan petani tidak berdaya ketika mereka panen, pemerintah harus hadir melindungi petani dengan kebijakan perlindungan harga gabah,” pinta Johan.

BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Klinik Agro Ekspor di Karantina Pertanian

Menurut politisi PKS itu, harus ada evaluasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah, baik harga kering panen (GKP) maupun harga kering giling (GKG).

"Sebab, kebijakan tersebut seringkali tidak menjadi referensi harga terendah bagi pelaku pasar,” ungkapnya.

Johan menilai kebijakan harga gabah sangat penting pengaruhnya terhadap upaya peningkatan produksi padi serta stabilitas pasokan dan harga beras.

Untuk itu, Johan menekankan agar pemerintah lebih serius mengimplementasikan kebijakan untuk membeli gabah petani sesuai harga pembelian yang ditetapkan pemerintah supaya petani mendapat kepastian harga dan pasar.

Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat I itu mengatakan harus ada instrumen kebijakan yang lengkap terkait gabah ini.

Kebijakan tersebut mulai dari menetapkan harga gabah, membeli gabah, mengelola stok gabah, mengisolasi pasar dari gejolak harga, mengatur distribusi dan memberikan insentif kepada petani agar lebih giat berproduksi.

“Saya minta pemerintah terus mengkaji struktur pasar dari komoditas gabah dan komoditas beras," ujarnya.

Sebab, kata Johan, jika struktur pasar kedua komoditas ini bersaing sempurna, kenaikan harga beras akan diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. (mrk/jpnn)


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler