jpnn.com - JAKARTA – Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan supaya tata tertib (Tatib) pemilihan ketua umum memuat opsi voting.
Hal ini diungkap salah satu pengurus DPC Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Uce Prasetyo. Menurutnya, saat pembahasan tatib memang sempat terjadi perbedaan pendapat soal opsi aklamasi dan voting, tapi tidak seheboh yang dibayangkan.
BACA JUGA: GAWAT! Muktamar Islah, tapi Kader PPP Ribut Lagi
Anggota Fraksi PPP DPRD Kutai Timur ini sendiri mendukung adanya voting supaya persoalan di internal partainya benar-benar tuntas dalam Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, tersebut.
"Saya lebih senang ada voting, supaya jelas siapa yang terpilih itu yang didukung. Kalau aklamasi, masih ada bibit-bibit perpecahan nanti," kata Uce menjawab JPNN.com di arena Muktamar, Sabtu (9/4).
BACA JUGA: 10 WNI Disandera, TNI AU Tunggu Aba-aba
Pantauan JPNN.com, saat ini peserta Muktamar sedang menjalani istirahat siang karena sidang diskorsing sampai waktu tidak ditentukan. Salah satu pemicunya, terjadi deadlock ketika membahas tatib yang tidak memuat opsi voting untuk memilih ketum, hanya musyawarah mufakat/aklamasi.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Muktamar Sempat Ribut, Calon Pesaing Rommy ini Prihatin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Opsi Ini Bikin Ribut Muktamar PPP
Redaktur : Tim Redaksi