jpnn.com - SAMARINDA - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa berharap, melalui program kartu saksi diharapkan masyarakat miskin bisa mentas d ke depan bisa lebih mandiri. Program kartu saksi dimaksud meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Melalui kartu sakti tersebut, warga miskin segera mandiri dan keluar dari kemiskinan,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Penutupan Rakernas Muslimat NU di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/2).
BACA JUGA: Proton di Indonesia Belum Tahu Ada Proyek Besar
Bagi warga miskin yang masih produktif, lanjut Khofifah, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program untuk mendorong mandiri secara ekonomi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Paket bantuan UEP dan KUBE dipersiapkan agar warga miskin segera mandiri secara ekonomi, ” katanya.
BACA JUGA: Enam Kekuatan Ini Kepung Jokowi, Berani gak?
Warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu), disiapkan program rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni. Sementara untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dialihkan menjadi KIS. Pada kondisi tertentu, bisa terjadi penerima UEP dan KUBE juga masuk dalam daftar KKS dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penerima KKS bisa mendapatkan bantuan rutilahu.
Khofifah menyebutkan, besaran bantuan per bulan KIS Rp 19.250, KIP tingkat SD, Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Untuk KKS Rp 200 ribu tetapi tidak setiap bulan menerima. Artinya, pada bulan tertentu saja.
BACA JUGA: Belanda Kembalikan Tongkat Pangeran Diponegoro ke Indonesia
“Dengan terintegrasi berbagai program pemberdayaan sosial, maka diharapkan warga miskin menjadi siap mandiri, sekaligus keluar dari kondisi kurang mampu, ” katanya.
Selain itu, kata Khofifah lagi, pemberdayaan juga termasuk untuk 1,7 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terdiri dari lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas miskin.
“Awal November lalu, diundang Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial (orsos) tingkat pusat, untuk mengkonsolidasikan penanganan sosial, serta mengirim Compact Disk (CD) agar diisi data masing-masing wilayah dan dikirim ke pusat, ” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mensos melakukan penanaman pohon di sela penutupan Rakernas Muslimah NU sebagai langkah antisipasi untuk 274 kabupaten yang berpotensi terjadi longsor.
“Setiap saya ke daerah, Alhamdulillah selalu menyempatkan untuk melakukan penanaman pohon sebagai langkah pencegahan dan menciptakan hidup harmoni dengan alam, ” ucapnya.
Hidup harmoni dengan alam, dimaknai bahwa masalah banjir dan longsor adalah bagaimana alam harus dikelola dengan baik dan dilakukan upaya pencegahan dari kerusakan. Misalnya, di Samarinda setiap satu orang diharuskan menanam lima pohon. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bisa dimanfaatkan dan diolah untuk pupuk dan sumber energi terbarukan, sehingga bisa mengefisiensi penggunaan elpiji.
“Energi terbarukan bisa didapatkan dari panas matahari (solar cell), sebagai energi alternatif listrik, ” tandasnya.(ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasihat buat Jokowi: tak Ada Keputusan Tanpa Risiko
Redaktur : Tim Redaksi