jpnn.com - JAKARTA - Sikap Presiden Jokowi yang belum juga memutuskan soal jabatan kapolri, terus mendapat sorotan.
Menurut pengamat politik Hanta Yudha, sebenarnya yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah keberanian mengambil sikap, yang dibarengi dengan komunikasi dengan enam kekuatan yang punya kepentingan beragam.
BACA JUGA: Belanda Kembalikan Tongkat Pangeran Diponegoro ke Indonesia
Enam kekuatan itu yakni pertama, partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Di Koalisi Indonesia Hebat ini, ada dua partai yang banyak melakukan tekanan, NasDem dan PKB," cetus Hanta saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin (7/2).
BACA JUGA: Nasihat buat Jokowi: tak Ada Keputusan Tanpa Risiko
Kedua, kelompok bisnis. Ketiga, ormas atau kelompok kepentingan, terutama yang dulu ikut menyokong pencapresan Jokowi. Keempat, Koalisi Merah Putih (KMP), yang menurut Hanta, memberikan tekanan dengan cara yang berbeda dengan KIH.
Kelima, kemungkinan tekanan dari wapres. Keenam, PDI Perjuangan. "Yang terakhir ini tak bisa dimungkiri lagi," cetusnya.
BACA JUGA: DPR Banyak Urusan, Jokowi Harus Cepat Ambil Keputusan
Menurut Hanta, sebenarnya kelompok-kelompok semacam itu juga dihadapi SBY saat di awal-awal menjadi presiden. Dan adanya tekanan-tekanan itu, menurut dia, hal yang lumrah dalam dunia politik.
"Presiden dipaksa mengakomodir kepentingan-kepentingan itu, itu wajar dalam politik. Yang penting harus punya keberanian dan keterampilan mengelola komunikasi dan negosiasi politik. Berani ambil risiko nggak? Dalam berpolitik harus berani ambil risiko," kata dia.
Karenanya, Hanta menyarankan Jokowi membentuk tim komunikasi yang kiranya mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengepungnya itu.
Senada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Politikus PAN itu menilai, kehadiran jubir sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban Jokowi.
Terkait jabatan kapolri, dia berharap pada pekan depan Jokowi sudah mengambil keputusan.
"Kami harapkan minggu depan, Senin atau Selasa sudah ada keputusan definitif dari presiden. Jadi atau tidak jadi dan mengusulkan nama baru," ucapnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Bantu Pemerintah dan PDIP Hadang Revisi UU Otsus Papua
Redaktur : Tim Redaksi