Kiai Maman: Presiden Beri Kesempatan tetapi Menteri tidak Ada Greget

Sabtu, 04 Juli 2020 – 21:25 WIB
Maman Imanulhaq berpose bareng Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi marah saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Istimewa 18 Juni 2020. Kemarahan itu diketahui publik lewat video diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden 28 Juni 2020.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa KH Maman Imanulhaq mengatakan pidato presiden dengan publikasinya berjarak 10 hari, tentu ada maksud tertentu.

BACA JUGA: Survei: Kinerja Gubernur Dinilai Lebih Memuaskan ketimbang Presiden

"Saya ingin menegaskan kembali bajwa pidato itu tanggal 18, baru dirilis 10 hari kemudian. Ini sebenarnya ada apa 10 hari baru ribut," kata Maman dalam diskusi Menanti Perombakan Kabinet yang disiarkan virtual oleh salah satu stasiun radio swasta, Sabtu (4/7).

Anggota Komisi VIII DPR itu menambahkan bahwa hal itu bisa diartikan presiden sebenarnya memberi kesempatan kepada menteri-menterinya untuk bekerja keras, memperbaiki kesalahan, dan sebagainya, selama 10 hari tersebut.

Namun, Maman melihat tidak ada kinerja greget dari menteri selama kesempatan 10 hari yang diberikan Jokowi itu. "Lalu saya lihat bahwa selama 10 hari itu tidak ada gregetnya," tegas dia.

BACA JUGA: Susi Pudjiastusi: Kalau Saja Pak Presiden...

Setelah itu, kata Maman, muncullah berbagai reaksi dari publik menilai gestur Presiden Jokowi dalam pidato kemarahannya tersebut.

“Saya sendiri melihat bahwa itu kemarahan serius, bahwa dia marah, kecewa dengan kinerja kementerian hadapi pandemi Covid-19," ungkap Kiai Maman.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Pengin Reshuffle? PAN Tidak Ada Urusan

Sebab, Maman menegaskan, bagaimanapun pandemi Covid-19 dan dampaknya harus dihadapi dengan extraordinary. "Sebagaimana bahasa Jokowi, tidak boleh biasa-biasa saja," jelasnya.

Menurut Maman, kemarahan Jokowi ada pada tiga hal yang bukan hanya kepada kabinet tetapi pemerintah secara keseluruhan.

Pertama, buruknya data yang dimiliki. Maman menjelaskan Panja Validasi Data Komisi VIII DPR sudah mengumpulkan sejumlah kementerian terkait seperti Bappenas, Kemendahri, Kemenkeu, Kemensos, BNPB dan sebagainya, membicarakan persoalan data. "Kami melihat data kita memamg kacau," tegasnya.

Karena itu, kata Maman, ketika penyaluran bantuan sosial, ada masyarakat yang dapat terus menerus, namun ada yang seharusnya dapat tetapi tidak mendapatkannya.

"Nah, validasi data ini membuat greget Jokowi juga, kenapa? Karena gelontoran uang bantuan tidak menyentuh keseluruhan," ungkapnya.

Kedua, kata Maman, seluruh program akan lambat dierima masyarakat karena masalah birokrasi. Karena itu, perlunya reformasi birokrasi.

"Birokrasi kita lelet, copy paste, sehingga ketika mencari siapa penerima berkah, kita kebingungan," katanya.

Apalagi, lanjut Maman, di masa seperti ini ketika menteri mendapat dana begitu banyak, tetap harus hati hati dalam penggunaannya. Seperti hati-hati dalam soal regulasi, penetapannya, dan sebagainya.

"Nah, reformasi birokrasi menjadi kata kunci bagi saya yang membuat menghadapi pandemi ini sampai dengan tergagap bingung dan sebagainya, sehingga di daerah terjsdi silang pendpaat, kelmabatan dan sebagainya terjadi," paparnya.

Namun, Maman dalam kesempatan itu juga menyampaikan pembelaan untuk Kementerian Sosial. Ia menyatakan serapan anggaran yang baru 63 persen, itu tetap lebih baik.

"Karena dia (kementerian) sedang bekerja," tegasnya.

Ketiga, kata Maman, persoalan yang dikritisi Jokowi adalah soal koordinasi dan komunikasi. Menurut Maman, hal itu terlihat dari betapa gugupnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait Covid-19, sehingga DPR mengusulkan adanya juru bicara.

Kemudian, pihaknya juga mengusulkan Gugus Tugas untuk bekerja dengan cepat. "Namun sampai sejauh mana Gugus Tugas itu bisa menjadikan sebuah institusi yang kuat, sehingga menteri keuangan bisa ikut ritme kerja Gugus Tugas, menteri kesehatan juga, tetapi yang muncul adalah ego sektoral di antara masing-masing kementerian/lembaga," papar Maman.

Menurut Maman, hal itu terjadi karena ada masalah koordinasi dan komunikasi. Karena itu, kata Maman, presiden pun kembali menegaskan bahwa yang ada adalah visi misi Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin. "Ini yang harus dipahami," tegasnya. (boy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler