jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin menilai isi twit Fahri Hamzah terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, sebagai kritik yang lumrah.
Menurutnya, kritik Fahri bisa menjadi informasi bagi pemilih pada pemilu 2014 untuk mengindentifikasi perbedaan-perbedaan di antara partai politik (parpol) atau calon presiden (capres).
BACA JUGA: Banding, Hukuman Fathanah Diperberat Menjadi 16 Tahun
"Jika sebelum pemilu ada temuan atau beredar suatu informasi tentang rekam jejak calon yang menunjukan kebobrokan dari calon tersebut, itu justru bermanfaat bagi masyarakat," kata Said saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (26/3).
Dengan mengetahui rekam jejak para peserta pemilu 2014, pemilih bisa menghindari calon yang bermasalah. Namun, Said mengingatkan agar kritik terkait rekam jejak para kandidat harus didukung dengan data dan fakta.
BACA JUGA: Desak BKN Keluarkan Kebijakan Baru soal Syarat Absensi Honorer K2
Ia menegaskan, kritik dalam iklim demokrasi adalah hal lumrah selama tidak mengandung unsur SARA.
"Sepanjang kritik itu dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak serta merta bisa dikatakan bahwa parpol atau capres yang melempar kritik tersebut telah melakukan black campaign terhadap pesaing politiknya," ucap Said.
BACA JUGA: Mengaku Kerja Nyata PD Diklaim Parpol Lain
Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mempersoalkan kebijakan masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui Twitter. Ia mengeluarkan tujuh twit dengan tagar #MelawanLupa.
Saat dikonfirmasi mengenai kicauannya tersebut, Fahri mengaku hanya meneruskan status dari kawannya yakni ekonom bernama Sunarsip. Ia meneruskan pemikiran Sunarsip karena dinilainya memang benar dan selama ini tidak ada klarifikasi yang disampaikan Megawati maupun PDIP.
"Saya hanya mengutip tulisan teman dan memang data benar semua. Jangan lupa bahwa Sabam Sirait tokoh PDIP juga ingatkan PDIP peristiwa saat mereka berkuasa," ucapnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Fatwa MUI soal Caleg Haram Jadi Gerakan Moral
Redaktur : Tim Redaksi