jpnn.com - JAKARTA - Politis senior PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo mengatakan musyawarah mufakat harus dikedepankan dalam penetapan komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Jika tidak maka titik temu sulit terwujud.
Pasalnya, kata Pramono, saat ini komposisi dua koalisi di parlemen berimbang. Yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 5 fraksi dan Koalisi Merah Putih (KMP) 5 fraksi. Nah, yang diinginkan KIH adalah fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bisa duduk sebagai pimpinan komisi dan AKD. Sebab pimpinan DPR dan MPR sudah dikuasai KMP.
BACA JUGA: Pemilihan Pimpinan Komisi di DPR tak Berdasar Koalisi
"Maka kami memohon proses musyawarah dibangun terus dan minta ada keterwakilan partai pengusung pemerintah itu di tiap alat kelengkapan dewan," kata Pramono.
Pramono sadar jika penetapan komisi dan AKD dilakukan lewat voting, maka KIH masih kalah jumlah, meskipun PPP sudah merapat ke koalisi yang dikomandani PDIP. Namun, dia tetap berharap pimpinan komisi dan AKD tidak semuanya dikuasai KMP.
BACA JUGA: BNN-KPK Kerjasama Soal Penanganan Narkoba dan Pencucian Uang
"Kami tahu kalau divoting kemungkinan besar kami akan kalah. Tapi masa suasana sudah sangat baik ini, akrab, harus dikorbankan dengan keinginan (KMP) untuk kuasai secara keseluruhan (AKD)," jelasnya.
Saat ini, skors sidang paripurna masih berlangsung. Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi masih melakukan lobi-lobi supaya penetapan komisi dan AKD sampai pada penetapan pimpinannya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sehingga keinginan mereka duduk sebagai pimpinan bisa tercapai. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Hendropriyono: Sudah Tua Masa Mau jadi Menteri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Pilih Menteri Penganut Paham Neolib
Redaktur : Tim Redaksi