jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikomandani PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya mengabaikan dulu semua undangan dari DPR RI. Mereka menilai semua produk yang dilahirkan pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto, cacat hukum.
Anggota Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan KIH menilai pembentukan alat kelengkapan dewan yang sudah berjalan di DPR menabrak tata tertib dewan, sehingga pembentukan itu adalah cacat hukum atau ilegal.
BACA JUGA: NU Sarankan Jokowi Tunjuk Kepala BIN dari Sipil
"Karena pembentukannya ilegal, maka produknya temasuk kebijakan yang diambil adalah ilegal. Hemat saya, pemerintah Presiden Jokowi untuk mengabaikan lebih dulu undangan-undangan yang sifatnya kerjasama antara pemerintah dan DPR," kata Basarah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10).
Dengan kondisi sekarang, Basarah menjelaskan jika KIH akan segera membentuk pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. Sehingga terjadi dualisme kepemimpinan di DPR RI. Sebab, KIH tidak mengakui pimpinan DPR yang kini diduduki wakil-wakil dari fraksi Koalisi Merah Putih (KMP).
BACA JUGA: Jonan Bakal Turunkan Biaya Logistik di Kemenhub
"Kita akan bentuk pimpinan komisi dan badan sendiri-sendiri. Akan ada dualisme kepemimpinan di DPR. Kepemimpinan yang disahkan KMP tentu tidak kami akui. Karena menurut perspektif hukum kami itu ilegal," tegasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Aria Bima : Kita Sedang Melakukan Perlawanan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet : Jokowi Berpotensi Terseret Konflik di Senayan
Redaktur : Tim Redaksi