jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakhiri polemik pengelolaan Blok Masela dengan memutuskan pengembangan (Plan of Development/POD) dilakukan di darat (onshore). Namun, keputusan tersebut masih dipertanyakan oleh Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu.
"Terkait Blok Masela, bagi saya pribadi menyimpan pertanyaan besar. Bukankah kesepakatan di awal off shore? Hanya karena ada temuan akhir cadangan yang lebih besar sehingga investor wajib menyampaikan PoD baru sesuai dengan data terakhir," katanya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/3).
BACA JUGA: Boro-boro Islah, Djan Faridz Malah Dipolisikan Anak Buah Sendiri
Wakil ketua fraksi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan mengapa sampai ada perhitungan yang berbeda dan saling bertentangan. Di mana yang satu off shore lebih murah, sedangkan yang satunya lagi sebaliknya.
"Bukankah ini akan berdampak bagi kepercayaan investor. Siapa yang bermain dan siapa yang diuntungkan?" ujar Gus Irawan, mempertanyakan.
BACA JUGA: Politikus PDIP Ini Bikin Pencuri Ikan Merasa Ngeri
Politikus asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini menegaskan, semua pengelolaan sumber daya alam harus menguntungkan rakyat sebesar- besarnya, namun kebijakan pemerintah juga jangan sampai meragukan bagi investor.
"Pasti ketidakkonsitenan sikap pemerintah akan berdampak pada kepercayaan investor," tegasnya.
BACA JUGA: Mantan Pengawai Bank yang Kini Jadi "Legenda" Hiburan Malam
Dengan sikap Presiden Jokowi mengenai Blok Masela, menurutnya pemerintah saat ini jangan tanggung-tanggung. "Pandangan saya sekalian saja tarik kembali dan serahkan kepada BUMN, itu baru sesuai amanah UUD 1945 pasal 33," pungkas Gus Irawan. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Persempit Ruang Gerak Tersangka Korupsi Gedung IPDN
Redaktur : Tim Redaksi