jpnn.com - REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja 803 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang lulus seleksi di wilayah itu.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Rejang Lebong Wahyu Destiawan mengatakan bahwa kinerja PPPK ini akan dilakukan evaluasi tiap tahunnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Menyinggung soal Baju Seragam PPPK & Pentingnya Bersyukur
"Mereka ini dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak berbuat melanggar hukum selama lima tahun," kata Wahyu Destiawan di Rejang Lebong, Senin (3/6).
Dia menjelaskan evaluasi kinerja 803 PPPKyang baru dilantik pada 30 Mei 2024 kemarin yang dilakukan oleh pihaknya, sama dengan pegawai berstatus PNS lainnya.
BACA JUGA: Gaji Juni Belum Habis, PNS & PPPK Gajian Lagi, Oh Betapa Tebalnya
Menurut dia, jika kalangan PPPK melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggarannya, dan bisa saja kontraknya diputus.
Oleh karena itu, pihaknya memberikan penenakan kepada 803 PPPK di wilayah itu agar selalu mematuhi ketentuan yang sudah berlaku, dan menjalankan tugas dengan baik.
Hal itu mengingat pada PPPK tersebut sudah melakukan penandatanganan kontrak selama lima tahun.
Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi melantik dan mengambil sumpah janji 803 PPPK di Kabupaten Rejang Lebong di Gedung Serba Guna Rejang Lebong, 30 Mei 2024,
Kalangan PPPK yang dilantik ini terdiri dari 562 PPPK Formasi Tahun 2023, dan 241 PPPK Formasi Tahun 2022.
Untuk PPPK formasi Tahun 2023 sebanyak 562, terdiri dari 300 guru, 220 tenaga kesehatan dan 42 tenaga teknis.
"Sebenarnya formasi Tahun 2023 ini yang seharusnya dilantik sebanyak 563 orang, namun ada satu orang yang tidak dilantik karena meninggal dunia atas nama Fenny Dwi Faradilla. Dia tercatat sebagai honorer atau perawat di RSUD Rejang Lebong," jelas dia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi