jpnn.com, MATARAM - Kehadiran Badan Promosi Pariwisata (BPPD) Provinsi NTB dalam mempromosikan pariwisata belum terasa. Badan dengan dana miliaran itu belum menunjukkan kinerja yang moncer untuk mempromosikan pariwisata daerah. Karena itu, dewan mengancam akan memangkas dana badan itu bila kinerjanya masih melempem.
”Artinya, hingga saat ini BPPD belum terasa kehadirannya. Sebab selama ini yang getol mempromosikan justru Dinas Pariwisata,” kata Sekretaris Komisi II DPRD NTB Yek Agil, pada Lombok Post (Jawa Pos Group), Jumat (29/9).
BACA JUGA: Anggaran Verifikasi Parpol Bisa Mencapai Rp 500 Miliar
Secara umum ia menilai kerja-kerja BPPD sudah baik. Namun masih banyak yang harus ditingkatkan, baik kualitas maupu kuantitasnya. Politisi PKS itu memberikan beberapa catatan terkait kinerja BPPD. Pertama, perlu diskripsi yang lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi BPPD. Sehingga dalam kerja-kerja promosi pariwisata ada perbedaan kegiatannya dengan Dinas Pariwisata.
”Belum maksimal keberadaannya karena diferensiasi promosinya belum jelas dengan dinas pariwisata,” ujarnya.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Siapkan Holding Pariwisata
Kedua, BPPD harus mulai lebih fokus dalam perannya untuk mempromosikan pariwisata. Caranya dengan memperbanyak peran-peran di media sosial. Artinya, promosi yang dilakukan mengarah pada promosi digital.
Sementara promosi dengan pola mengikuti event nasional dan internasional harus dikurangi. Sebab itu bisa dilakukan pelaku pariwisata dan asosiasi lain. Tugas BPPD hanya mengkoordinir. Tapi selama ini mereka malah fokus promosi offline dengan mengikuti event-event promosi luar negeri dan nasional.
BACA JUGA: Jaring Investor Pariwisata, Kulon Progo Maksimalkan GIS
”Sehingga anggaran bisa dihemat untuk program yang sederhana dan berbiaya murah tapi hasilnya besar,” ujara anggota dewan dapil Lombok Tengah itu.
Dalam rangka promosi digital itu, BPPD harus fokus untuk membangun jejaring, memperbanyak volunter yang konsen di promosi pariwisata, membina, supervisi dan memberdayakan. Sehingga ke depan bisa menjadi ujung tombak promosi pariwisata.
Dengan kinerja saat ini, mulai tahun 2018 Komisi II akan mulai mengurangi anggaran BPPD. Agar kegiatan promosi pariwisata NTB lebih mandiri dengan melibatkan semua pihak di industri pariwisata. Baginya, BPPD NTB termasuk yang mendapat anggaran cukup besar dibandingkan provinsi lain. Setahun mereka memiliki dana hingga Rp 6 miliar. Anggaran ini mestinya dimanfaatkan maksimal agar promosi bisa semakin gencar. ”Bahkan banyak BPPD provinsi lain yang sama sekali tidak diberikan anggaran promosi dari APBD,” ungkapnya.
Ditegaskannya, mulai tahun depan Komisi II akan memetakan kembali tupoksi promosi wisata antara BPPD dan dinas pariwisata. Sehingga dua lembaga itu bisa dirasakan kehadiran dalam mempromosikan pariwisata NTB ke depan.
Meski demikian, jika melihat output, jelas kunjungan wisatawan memenuhi target dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Ia sendiri mengapresiasi, namun harus tetap dipetakan kembali peran masing-masing agar tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Sandi Amaq Rinjani, selaku Direktur Eksekutif BPPD NTB menjelaskan, pada intinya BPBD selama ini punya program sendiri. Namun sering kali BPBD diajak untuk menyukseskan program Dinas Pariwisata.
”Kita punya program sendiri, tapi dinas pariwisata selaku hak pengguna anggaran seringkali ikut campur ke dalam program kita,” katanya.(JPG/ili/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setuju Polri Minta Rp 975 M untuk Densus Antikorupsi
Redaktur & Reporter : Friederich