jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Properti Panangian Simanungkalit menilai kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakat (BP Tapera) belum sejalan dengan misi yang dikawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan terkait perumahan.
Manajemen BP Tapera juga dinilai tidak memiliki frekuensi yang sama dengan misi besar Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dan menekan turun angka backlog perumahan.
BACA JUGA: E-commerce Jadi Pilihan Berbelanja Produk Elektronik, Rumah Tangga & Kesehatan
Menurutnya, salah satu penyebab yakni susunan manajemen BP Tapera berisikan sosok-sosok yang berlainan dari misi Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
“BP Tapera merekrut orang-orang yang berlainan dari PUPR dan Kementerian Keuangan sehingga tidak ada konsolidasi dalam hal visi dan misi. Akibatnya, gerak BP Tapera tidak akan sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog,” ujar Panangian.
BACA JUGA: PTPN Group Raih Penghargaan Asean Energy Awards 2023
Selain perihal manajemen, Panangian juga membedah berbagai keputusan BP Tapera termasuk dalam penempatan dana subsidi perumahan yang diterima lembaga tersebut.
Sebagai lembaga yang berfokus memenuhi rumah rakyat, BP Tapera seharusnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.
BACA JUGA: Kominfo Ajak Para Pranata Humas Turut Sukseskan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta
Dengan strategi BP Tapera yang bertolak belakang dari misinya tersebut, angka backlog perumahan malah semakin memburuk.
“Penempatan dana yang (BP Tapera) dapat dari APBN itu bukan dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan. Seharusnya enggak bolehlah mikirin cuan. Apa pun latar belakangnya, harus ada visi yang sama untuk mempercepat penurunan backlog,” jelas Panangian.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi