jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Pol-Tracking Insitute, Arya Budi menilai, selama ini Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, belum mampu memimpin wilayahnya dengan baik. Hal itu terlihat dari banyaknya persoalan yang terjadi di Banten.
"Pembangunan Banten kan lambat, infrastruktur juga banyak yang tidak terurus dan akhirnya rusak," kata Arya saat dihubungi, Sabtu (5/10).
BACA JUGA: Lantik Boy Sadikin, Optimistis PDIP Kuasai Jakarta
Hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri dilihat dari aspek kesejahteraan, dari tujuh provinsi hasil pemekaran, Banten terburuk kedua setelah Papua Barat.
Hal itu, kata Arya, menunjukkan bahwa Atut tidak memberikan sebuah pengaruh positif kepada Banten. "Atut tidak mempunyai output positif bagi rakyat Banten," ujarnya.
BACA JUGA: Duga Narkoba untuk Hilangkan Stres Beban Kerja Ketua MK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lebak, Banten.
KPK juga telah meminta permintaan cekal ke imigrasi sejak 3 Oktober 2013 lalu untuk Atut dalam kasus yang sama.
BACA JUGA: Rekomendasi dari Istana, Tunda Persidangan di MK
Arya menuturkan, persoalan hukum yang menjerat Wawan akan berpengaruh terhadap Atut.
"Apalagi sudah menjadi rahasia umum atas dinasti politik Atut di Banten yang berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan dan pembangunan yang rendah di Banten," katanya.
Arya menambahkan, penahanan Wawan dan pencekalan Atut ke luar negeri juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menggoyang posisi Atut sebagai seorang Gubernur.
"Penahanan adik Atut dan pencekalan Atut ke luar negeri menjadi justifikasi bagi lawan poltik dan kelompok gerakan sosial di Banten untuk menggoyang Atut dan kroninya," kata Arya. (gil/jpnn)
:ads="1"
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akil Hanya Dicopot Sementara
Redaktur : Tim Redaksi