jpnn.com, JAKARTA - Awal tahun depan, aktivitas politik akan memasuki puncaknya. Pasalnya mulai Januari, caleg incumbent akan melaksanakan sosialisasi secara masif di dapilnya masing-masing. Hal itu dilakukan guna mempertahankan kursi empuk di DPRD DKI Jakarta.
Keyakinan akan memudarnya semangat anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan aktivitas kedewanan pun menyeruak. Ketua Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Syahrial memprediksi akan terjadi kondisi slow down di lingkungan kerja dewan.
BACA JUGA: Anggota DPRD DKI Khawatirkan Ancaman dari Gunung Salak
“Itu dikarenakan dewan akan berkonsentrasi di dapil masing-masing. Sehingga untuk tugas kedewanan akan ditinggalkan karena kampanye menjadi kebutuhan utama,” ujar politisi PDIP itu, Minggu (9/12).
Pelaksanaan kampanye di tiga bulan menjelang pencoblosan, dewan akan merasakan kepuasan jika nantinya tidak kembali duduk. Bahkan, bisa menyesal bila saat kampanye berinteraksi dengan masyarakat yang akan memberikan dukungan.
BACA JUGA: Cegah Politik Transaksional dengan Edukasi Politik
“Siapa pun calegnya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tanpa terkecuali. Karena nasib caleg bergantung pada kedekatan pada masyarakat yang akan memilih pada pemilu nanti,” kata dia.
Di satu sisi, loyalitas dan tanggungjawab para wakil rakyat di DKI Jakarta diuji. Para anggota DPRD DKI Jakarta itu bisa dilihat menjalankan amanah yang diberikan rakyat atau tidak. Sebab akan disibukkan dengan aktivitas kampanye.
BACA JUGA: BTN Siapkan Sejumlah Strategi Menyambut Tahun Politik
Para caleg incumbent itu juga dituntut tetap bertanggungjawab menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Syarifudin mengagendakan pemanggilan bagi caleg yang pada awal tahun beralasan tidak hadir karena pertimbangan menemui konstituennya.
“Tidak ada kompromi. Kita akan panggil siapa pun anggota dewan yang malas. Kampanye tidak bisa menjadi alasan untuk dewan lepas dari tanggungjawab sebagai wakil rakyat,” ujar politisi Hanura itu.
Menurut dia, ada sejumlah parameter yang akan diterapkan Badan Kehormatan dalam memberikan sanksi pemanggilan pada dewan yang malas. Absensi rapat Komisi, rapat badan di DPRD dan rapat paripurna yang tidak dihadiri akan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pemanggilan pada dewan.
“Jika tidak hadir dalam jumlah absensi yang ditentukan, maka BK akan memproses dewan bersangkutan. Sebab, dewan ketika duduk harus komitmen. Jangan fasilitasnya diambil dari negara, tapi tugas dan fungsinya diabaikan karena kepentingan pribadi,” tegas dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai, anggota DPRD harusnya mengedepankan kepentingan warga secara luas. Meskipun mereka akan maju sebagai caleg, tidak boleh mengesampingkan tugasnya sebagai anggota dewan.
“Wakil rakyat Jakarta harus tetap bekerja mengawal program Pemprov DKI kendati sedang sibuk nyaleg kembali. Sebab, tugas mereka di parlemen adalah yang utama,” tukas Sugiyanto. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serapan Rendah, Anies Jadi Sasaran Empuk DPRD
Redaktur & Reporter : Adil