jpnn.com - JAKARTA – Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlihat adanya peningkatan.
Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013, KPU dinyatakan memeroleh predikat penilaian CC dengan poin 54,28. Meningkat dari tahun 2012 yang hanya memeroleh poin 50,85.
BACA JUGA: Soal Sertifikasi Halal, Menkes Siap Dipanggil Ombudsman
“Hasil ini merupakan akumulasi dari kinerja dan kerja sama semua satuan kerja (satker) KPU. Untuk komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja, nilai KPU cukup bagus. Ke depan tentu akan terus kita tingkatkan pada semua komponen penilaian, agar mendapat nilai yang lebih baik lagi,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, di Jakarta, Senin (9/12).
Menurut Husni, Kemenpan RB memberi penilaian baik, karena melihat KPU cukup berhasil mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan perencanaan strategis (renstra), rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK), baik untuk tingkat sekretariat jenderal maupun unit kerja.
BACA JUGA: Total Korban 85 Orang, Lima Meninggal Dunia
“Ke depan KPU membutuhkan penguatan dalam hal penyusunan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capain strategis, sekaligus menyusun rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerja dalam setiap penetapan kinerja,” ujarnya.
KPU kata Husni, perlu mengembangkan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja unit kerja.
BACA JUGA: Prihatin Kecelakaan, Dahlan Ingatkan Pentingnya Underpass
“Kerja setiap individu di jajaran penyelenggara pemilu harus terukur. Karena itu harus dirumuskan indikator dan standarnya secara detail. Indikator kinerja itu harus pula berorientasi pada hasil dan relevan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU menurut Husni, mutlak membutuhkan teknologi informasi, untuk kemudahan dan keakurasian pengukuran kinerja. Dengan teknologi, KPU akan mudah menghimpun, mengolah dan memberikan penilaian terhadap kinerja setiap individu, unit kerja dan satuan kerja.
“Pemantauan kinerja secara berkala juga penting untuk mendeteksi masalah yang terjadi dalam setiap unit kerja yang dapat menghambat kinerja instansi secara keseluruhan. Deteksi dini diperlukan untuk segera merumuskan solusi yang komprehenship atas setiap masalah yang muncul,” ujarnya.
Selain itu pencapaian setiap sasaran strategis dari program dan kegiatan harus dievaluasi dan dianalisis secara mendalam. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan membuat perbandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.
“Evaluasi yang dilakukan nantinya tidak lagi sebatas evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Evaluasi program harus ditingkatkan dengan fokus pada hasil (outcome),” ujarnya.
Husni mengatakan satuan kerja (satker) KPU yang jumlahnya banyak, mencapai 531 satker membutuhkan strategi manajemen kelembagaan dan kepemimpinan yang efektif untuk mengimplementasikan semua aturan yang berkaitan dengan akuntabilitas.
“Kita memahami sumber daya manusia di setiap satker berbeda. Begitu juga kondisi geografisnya. Karena itu, ada satuan kerja yang harus mendapat perhatian khusus sehingga dapat mengimbangi satuan kerja lainnya,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden: Banyak Kepala Daerah Mengeluh
Redaktur : Tim Redaksi